Sebagai sebuah entitas berkedirian, setiap individu jelas memiliki keunikan dan kebebasannya. Namun, keunikan yang dimilikinya serta merta juga, layaknya koin, memiliki sisi lain yang menyatu dalam kediriannya sekaligus mempostulatkan keberadaan sisi lainnya sang entitas berkedirian, yakni sebagai zoon polticon. Jadi pada dasarnya individu adalah keutuhan dari dualisme dalam dirinya, artinya setiap individu tak mampu menghindar dari keberadaan orang lain. Individu pada akhirnya mau tidak mau harus masuk dan berkompromi dengan individu lainnya dalam wacana sosial, menimbulkan dialektis paradoksional dalam artian individu yang juga mau tidak mau menerima tema sosial akan membutuhkan seperangkat pemahaman yang mampu berbincang dalam paradoks berkediriannya; subjek yang bebas sekaligus membaurkan sebagai bagian kecil dari masyarakat, yang dibatasi orang lain dalam kehidupan sosial. Filsafat sosial bergerak di ranah ini, mencoba menjadi perangkat atau tools menuju pemahaman yang mampu memberikan deskripsi sekaligus eksplanasi yang tidak mampu dicapai disiplin ilmu yang lain dalam permasalahan ini akibat keterbatasan sudut pandang yang dimungkinkan sebagai objek formal disiplin tersebut, Filsafat Sosial memberikan tools yang dibutuhkan itu, sehingga memungkinkan kita untuk dapat melihat permasalahan secara utuh dan mendalam.
Dalam pembahasan ini penulis mencoba menggunakan kerangka Filsafat Sosial dalam upaya menimbang kembali konsepsi kontrak sosial yang ditawarkan J.J. Rouseau kepada tiap individu tentang bagaimana ia harus menyikapi keberadaannya di tengah-tengah masyarakat sosial dengan individu-individu lainnya yang dapat menimbulkan kebaikan dan keuntungan bagi individu sekaligus ancaman dari kehadiran individu lain dalam kehidupannya,. Apa yang ditawarkan J.J. Rouseau dalam bukunya; The Social Contract, adalah dengan individu melakukan kontrak sosial. Penulis dalam pembahasan kali ini akan mencoba untuk menganalisa apakah kontrak sosial dapat mampu menjadi jawaban akan berbagai masalah yang telah diuraikan sebelumnya dan bagaimana filsafat sosial memandang kontrak sosial dalam pemahaman filosofisnya.

Penawaran J.J. Rouseau: Konsepsi Kontrak Sosial
Sekalipun secara umum kontrak sosial dapat kita mengerti sebagai persetujuan bersama oleh para individu dalam masyarakat, kemudian menciptakan tidak hanya sistem pola keteraturan namun juga sistem kekuasaan guna menjaminnya artinya juga menciptakan sistem politik berangkat dari sistem sosial. Akan tetapi pengertian tersebut belum cukup untuk menggambarkan apa yang sebenarnya hendak ditawarkan J.J. Rouseau kepada kita.
Rouseau mengawali konsepsinya dengan menalarkan bahwa sesungguhnya dialektis paradoksional individu yang harus berbincang dan menerima orang lain terbagi dalam beberap tahapan yang dimulai dengan individu yang hidup harmonis, damai, dan bebas dari segala dominasi dalam menyikapi keberadaan orang lain, inilah tahap pertama yaitu tahap primitif. Kemudian pembentukan keluarga-keluarga sebagai inti masyarakat , berangkat dari situ melalui perkembangan metalurgi dan pertanian membuat perbedaan yang didapat dari kaya dan miskin. Akibatnya, muncul ketimpangan yang membuat individu yang masuk pada golongan kaya dapat mendominsi orang miskin . Ketimpangan ini lebih jauh juga akan menyebabkan konflik yang akan menciptakan kekacauan sosial, kemudian akan berimplikasi lebih jauh kepada tiap individu yang kembali ke pemasalahan awalnya, bahwa pada akhirnya individu dalam kebingungan bagaimana meletakan kediriannya di tengah-tengah masyarakat.
Berangkat dari penalaran tersebut, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut , tiap indvidu akan tergerak mendapatkan kehidupan sosial dengan cara bertransaksi dengan individu yang lain, inilah kontrak sosial yang dimaksud Rouseau, tujuannya jelas ketertiban sosial yang nantinya dapat dihuni oleh sang individu sehingga ia tidak lagi berada dalam tatanan yang mempermasalahakan bagaimana ia harus menjadi (sebagai makhluk sosial sekaligus individual). Rouseau kurang lebih mendeskripsikan kontrak soaial lahir dari situasi transaksional yang dimana “… tidak ada mansia yang secara kodrati berkuas atas bawahannya dan kekuayan tidak menciptakan hak …” , jadi situasi transaksional di sini mempsotulatkan bahwa tiap individu berangkat dari kekuatan menawar atau bargain power yang seimbang, karena apabila dilakukan dalam bargain power yang tidak seimbang akan mengakibatkan dominasi dan kemudian dominasi memicu konlik. Jelas apabila kondisi transaksional dalam bargain power yang seimbang tidak dapat dipenuhi, maka jelas kontrak sosial yang dikumandangkan Rouseau tidak mungkin tercapai.

Mengeliminir perbudakaan
Dari penalaran tentang konsepsi yang ditawarkan Rouseau mengindikasikan bahwa sejatinya kehadiran kontrak sosial merupakan subtitusi dari kehadiran sukarela para individu yang bertransaksi dalam keadaan seimbang kemudian memunculkan konvensi sebagai akhirnya. Jelas menurut Rouseau, “… konvensilah yang menjadi landasan atas semua otoritas yang ada di antara manusia” . Jadi kontrak sosial adalah konvensi yang sesungguhnya membangun otoritas guna mencapai keadaan tertib sosial, otoritas disini tidak memakai hubungan hirarkis atas bawah dengan para orang yang menyepakati ke dalam kontrak ini. Otoritas yang dimaksud disini dapat diidentikan sebagai suatu pemerintahan. Akibat otoritas tersebut sesungguhnya ada hanya karena mendapat legitimasi dari masyarakat sekaligus juga karena harus mendapat legitimasi baru otoritas ini valid maka untuk dapat melakukan apapun harus mendapat legitimasi dari masyarakat, dia tidak bisa gerak bebas, jadi pada akhirnya dengan logika kontrak sosial Rouseau perbudakaantelah tereliminasi dari kemungkinan yang dapat berangkat dari kontrak sosial, yang ada adalah masyarakat yang berdaulat.

“General Will” atau Kehendak Umum
Sesungguhnya kehendak umum atau general will adalah pokok utama yang Rouseau kemukan sebagai jalan keluar, namun kedepannya sekaligus juga menjadi celah kegagalan dalam kemapanan teori kontrak sosialnya dalam kerangka filsafat sosial. Kehendak umum, seperti namanya adalah wujud kesatuan yang umum dari segala ragam kehendak per-individual yang didapat dengan menarik benang merah padanya, sehingga relatif tidak akan perbedaan mendasar di dalamnya, yang ada hanya kesamaan yang mendasar kurang lebih seperti “… kehendak tunggal yang berkaitan dengan keamanan dan kesejahteraan bersama” . Lebih jauh, kehendak umum juga memungkinkan warga masyarakat tidak menyerahkan dirinya kepada kewenangan orang lain, melainkan kepada pemerintahan yang berdasar hukum juga perundang-undanannya. Oleh karena pembentuk peraturan dan perundanagan adalah rakyat sendiri , sebagai perwujudan dari kehendak umum.
Jadi, cukup jelaslah mengapa “kehendak umum” telah menjadi bagian terpenting dalam kontrak sosial versi Rouseou tidak lain adalah karena kehendak umum memungkinkan sebuah konsensus yang diharapkan Rouseau dan bahkan mampu menjadi pertanyaan utama tentang bagaimana individu menempatkan diri dalam masyarakat, dan apabila sudah masuk ke dalam masyarakat akankah ia kehilangan dirinya; dengan kehendak umum jelas setiap individu tidak mungkin akan kehilangan dirinya sendiri karena dalam otoritas yang menjadi payungnya sesunggguhnya adalah pengkristalan kehendak hakikiki kedirian. Lebih jauh Rouseau menegaskan bahwa agar kehendak umum tetap terjaga keutuhannya, maka dalam proses pembuatan undang-undang yang fundamental, tidak boleh ada yang diwakili. Pendelegasian hanya dapat dimungkinkan apabila menyangkut pelaksanaan peraturan tersebut. Memang pada akhirnya pengadaan khendak umum sama artinya dengan mempercayai bahwa setiap orang akan mampu mengetahui dan sadar apa yang sesungguhnya menjadi kehendak umum, jalan keluarnya menurut Roseau agar tiap orang mempunyai kesadaran dan sikap-sikap dan perilaku umum sejalan, maka Roseau menyatakan bahwaharuslah ada agama politik atau civil religion untuk mengisi ruang kosong tersebut, namun dalam ranah privat setiap orang tetap dimungkinkan untuk memilki agama yang mereke pilih, selama tidak bertentangan dengan civil religion.

Reproduksi Makna Kehendak Umum, Mayoritas, Minoritas; Kegagalan voting
Makna kehendak umum yang sejatinya kurang lebih berarti pengkristalan kehendak bersama atau dalam istilah Rouseau pribadi publik memang adalah kesempurnaan wujud dari kehendak umum. Namun kehendak umum tidak berhenti pada tahap tersebut, melainkan terus bergerak saat berupaya mewujud dan turun pada level praktis, artinya reproduksi makna telah berlangsung, yakni saat kehendak umum melahirkan beberapa implikasi dan pembentukan ulang maknanya yang tidak terelakan, hal inilah yang akan dibicarakan dalam pembahasan di bab ini.
Apa yang telah dilahirkan oleh kehendak umum saat bergerak mendekati ranah praksis mencoba melampaui batas utopisnya,sebuah perjalanan untuk merumuskan apa pribadi publik. Yang dimaksud disisni adalah Rouseau mencoba mengatasi permasalahan yang belu mmapu sigapai oleh keberadaan civil religion,terutama perihal bagaimana kehendak umum dimungkinkan didapat secara singkat dan relatif stabil perihal konflik yaitu dengan jalan voting . Voting, akhirnya dianggapnya mampu mencerminkan kehendak umum dalam masyarakat.
Mulai dari tahapan inilah kehendak umum telah direproduksi maknanya, suatu kelemahan dalam pemikiran Rouseau. Kehendak umum yang tadinya merupakan arah yang disepakati bersama dengan nada afirmatif, dengan voting nilainya tidak lagi dalam taraf afirmatif, melainkan menjadi sebuah pe-negasi-an akan adanya kehendak yang dimiliki oleh setiap orang tanpa terkecuali. Konsekuensi yang muncul mengikutnya lebih dashyat, yakni kemunculan dikotomistik majority (mayoritas) dan minor (minoritas). Efek luar biasa dari dikotomistik ini adalah apa yang telah disampaikan oleh majority seakan mencerminkan kehendak umum, sebaliknya minority diartikan sebagai yang tidak sejalan dengan kehendak umum sehingga tindakan menghancurkan bagian minoritas dapat dibenarkan dengan dalil yang mayoritas adalah kehendak umum, jadi sah- sah saja apa yang menghambat kehendak umum diberantas,dalam hal ini adalah minoritas.
Jelas impliksinya cukup mengejutkan, apa yang dapat disimpulkan dari penjabaran di atas adalah dengan voting mengimplikasikan dikotomisti minor dan major, minor dan major mengimplikasikan majority sebagai sesuai dengan kehendak umum, sedangkan minority bertentangan dengan kehendak umum. Implikasi akhirnya adalah ternyata Rouseou tidak dengan mekanisme voting yang ia tawarkan tidak lagi konsekuen dengan apa yang ia perjuangkan di awal, dimana ia “berjanji” bahwa “… tidak ada anggota yang tidak mendapatkan hak yang sama dengan yang telah diberikan kepada orang lain, maka ia mendapatkan hal yang setara dengan apa yang telah diberikannya, serta tambahan kekuatan untuk melindungi dirinya” . Voting yang telah menjadikan dikotomistik majority dan minority yang suka tidak suka telah memberikan strata, jadi tidak ada lagi kesetaraan. Jebakannya adalah begini; kalu tiap individu punya hak yang sama untuk menentukan arah negara, mengapa pada akhirnya apabila di voting sekelompok menjadi individu harus mengalah pada mayoritas, jadi minoritas sudah kehilangan haknya untuk merumuskan yang terbaik untuknya dan diharuskan menuruti apa yang dianggap kehendak bersama yang paling baik dengan men-subtitusi kata majority will dengan general will yang jelas-jelas berbeda, inilah kelemahan fatal voting. Yakni bagaimana kebenaran tidak ditentukan lagi lewat aspek aksioma kualitatif melain hanya ditentukan oleh jumlah atau kuantitas sedangkan bisa saja kebenaran yang kualitatif tidak menempel pada yang jumlahnya banyak.

Kesimpulan
Melalui pembahasan singkat yang lalui sebelumnya ada beberapa hal yang dapat kita tarik dari penalaran kerangka filsafat sosial. Yang terutama adalah konsepsi kontrak sosial yang ditawarkan oleh Rouseou tidak dapat dipungkiri memang benar telah memberikan pedoman sekaligus harapan kepada individu bahwa dalam menghadapi kehidupan sosialnya , ia telah dijamin tidak akan kehilangan kedirinannya apalagi menjadi budak, karena idealnya konsep Rouseau mancoba membentukankedaulatan dalam ranah sosial yang berangkat daru kedaulatan dan kehendak individu. Namun konsepsi kontrak sosial Rouseau ternyata masih memiliki beberapa kekurangan apabila masuk ke dalam ranah praksis, cara yang digunakannya ternyata malah bertentangan dengan apa yang mendasari keberadaan kontrak sosial yang ia usung. Kehendak umum bukan lagi menjadi benang merah yang ditarik dari tiap individu, melainkan malah menjadi sarat dominasi, artinya apabila kehendak umum yang diartikan sebagai kepentingan seluruh masyarakat terancam maka apa yang mengancamnya dibenarkan dapat dihancurkan. Implikasinya jelas dominasi yang Rouseau coba hindari sejak awal agar individu dalam masyarakat tidak akan kehilangan kediriannya apabila masuk ke kontrak sosial kembali menjadi momok yang menakutkan bagi individu. Namun bukan berarti konsepsi kontrak sosisal yang ditawarkan Rouseau tidak dapat diterima sama sekali, sebaliknya Rouseau penulis pikir telah memberikan sumnagsih besar bagi apa yang ditujunya. Jadi, apa yang dapat penulis simpulkan dari pembahasan ini adalah untuk menunda penilaian mutlak bagi konsepsi kontrak sosial Rouseau, sejauh konsepsinya masih dapat diajadikan acuan bagi pertanyaan-pertanyaan filsafat sosial dan membiarkannya menjadi dimensi yang transaksional.