Latest Entries »


Membicarakan pendidikan tentunya bukan merupakan sesuatu yang asing, kata pendidikan telah mampu membuat kita memasuki sekolah sebagai upaya menjadi terdidik, kata pendidikan juga telah mampu membuat strata; antara yang terdidik sebagai strata atas sedangkan tidak terdidik menjadi strata bawah. Berangkat dari implikasi yang mungkin diiciptakan, pertanyaan selanjunya adalah apa itu pendidikan yang dengan kehadirannya bisa menjadi alasan yang membuat kita bergerak dalam tata keniscayaan yang termuat di dalamnya. Kata pendidikan secara harafiah berasal dari kata dasar “didik”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga terbitan Balai Pustaka mengartikan pendidikan sebagai perbuatan (hal, cara, dsb) mendidik; pengetahuan tentang mendidik[1]. Definisi yang ditawarkan oleh KBBI  memang kurang mencukupi, pasalnya pembahasan dalam filsafat pendidikan tidak akan berhenti sebatas pengertian harafiah karena pengertian harafiah yang selama ini dimengerti masyarakat mengartikan pendidikan cenderung hanya pada arti sempit saja yakni sebagai proses belajar mengajar di dalam lingkungan sekolah. Sedangkan dalam “Philosophy of Education”  menyatakan pendidikan tidak hanya sebagaimana yang ada di sekolah, melainkan juga dalam arti luasnya yakni segala proses kedirian manusia yang selalu dalam kemenjadian (becoming-ness), juga sebagai proses pembebasan. Bahwa ternyata dalam pembahasan kali ini penulis memfokuskan analisis terhadap pendidikan dalam arti sempit adalah konsekuendi dari kerangka pikir yang penulis pergunakan yaitu behaviorisme, yang kurang lebih sangat signifikan keberadaannya pada pendidikan dalam arti sempit, sekalipun begitu bukan sama sekali berarti bahwa pendekatan behaviouristis tidak dapat digunakan dalam pendidikan dalam arti luas. Jadi, pendidikan selalu berada dalam tendensi yang menghantar pada muara yang ingin meningkatkan derajat kemanusiaan dari manusia, seperti yang tertuang dalam kalimat berikut:

The unexamined life is not worth living for a human being”[2]

Kalimat yang dikumandangkan Sokrates tersebut menekankan dua hal penting yang akhirnya menjadi pendasaran dalam perjalanan sejarah filsafat sampai hari ini; penekanan pertama yang dapat ditarik dari kalimat tersebut adalah bahwa manusia memilki peranan penting dalam apa yang disebutnya dalam rangkai univers (mikrokosmos maupun makrokosmos) dan yang kedua, berangkat sebagai runutan penekanan pertama adalah sejatinya kehidupan manusia hanya dan akan berarti apabila manusia menjunjungnya sebagai serangkaian uji yang dalam tata keniscayaan membawa kebaikan yang lebih setiap uji. Inilah pendidikan dalam ranah filosofis, yang walaupun “hanya” menjadi minor dalam topik filosofis namun  implikasinya sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia dalam konteks human being. Jadi jelaslah pendidikan adalah sebuah proses menjadi, dimana manusia digiring ke tingkat yang lebih tinggi kemanusiannya. Juga dalam semangat yang sama yang dijunjung socrates, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yakni Ujian Nasional sebagai pamungkas dari runutan teknologi yang dijunjungnya,sadar tidak sadar. Lalu yang menjadi persoalan apakah Ujian Nasional yang perhelatannya selalu menjadi ranah yang mengundang perdebatan selaras dengan tujuan awal pendidikan , inilah yang akan menjadi pembahasan kali ini. Penulis akan mencoba menelaah dan menalar keberadaan Ujian dengan pendekatan behaviouristik sebagai sarana analisisnya.

Tawaran Behaviorisme: Teknologi dalam Pendidikan

Sekalipun mungkin definisi pendidikan dapat diterima secara universal, namun sama sekali berarti bahwa permasalahan terkait pendidikan sebagai proses menjadi akan memiliki acuan tuunggal. Sebaliknya, pertanyaan lanjutan yang muncul mengenai bagaimana proses menjadi (pendidikan) dapat dijalankan dengan baik menjadi pembahasan utama dalam filsafat pendidikan, bukan lagi pendidikan sebagai narasi deskriptif. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, penulis akan menggunakan behaviourisme sebagai pisau analisis. Sebelumnya haruslah apa yang dimaksud dengan behaviourisme. Behaviourisme, seperti yang tertempel pada namannya menitik beratkan segi sikap dan perilakunya (behave) dalam memandang manusia, berangkat dari pemahaman tersebut behaviorisme meyakini bahwa segala perilaku ataupun kelakuan manusia seluruhnya adalah soal determinasi, manusia sebagai salah satu organisme akan berkelakuan ataupun bertindak sebagai respon dari apa yang masukan dari lingkungan sekitarnya, tindakan ataupun respon dari stimulus yang berasal dari luar dirinya, lingkungan sekitarnya itu adalah keluarannya. Secara singkat, behaviourisme menekankan pada; stimulus-respons, pengkondisian, reward/punishment sebagai kerangka utama dalam pendidikan[3]. Pendasaran B.F Skinner berawal dari percobaan yang dilakukan Ivan Petrovitish Pavlov dengan anjing sebagai medianya, secara singkat eksperimen dari Pavlov dibagi dalam tiga tahapan yakni :

  • Unconditional stimulus, dimana dalam tahap ini anjing diberi makan tanpa ada stimulus lanjutan, anjing diberi makan seperti pada umumnya.
  • Conditional stimulus, pada tahapan ini Pavlov sebelum menyediakan makanan bagi sang anjing membunyikan bel terlebih dahulu, dan dilanjutkan sebagai pembiasaan. Jadi, sebelum anjing tersebut diberi makan selalu dibunyikan bel sebagai stimulusnya.Disini anjing telah mulai dikondisikan, dibiasakan bahwa setiap bel berbunyi pasti ada makanan.
  • Conditioning stimulus, dimana Pavlov bereksperimen dengan membunyikan bel sebagai stimulusnya tanpa memberikan makanan pada anjing tersebut, dan ternyata dengan stimulus bel telah mampu membuat enzim-enzim pencernaan sang anjing mengalir sekalipun tanpa ada makanan.

Yang hendak disampaikan dalam percobaan yang dilakukan Pavlov adalah bahwa ternyata refleks terkondisi dapat dimanipulasi, sehingga didapatlah kesimpulan bahwa refleks-refleks juga dapat dilatih, dikondisikan, dikembangkan secara buatan, dengan kata lain ada proses belajar disini dengan menyertakan pengkondisian.

Berangkat dari pemahaman tersebut B.F Skinner menyatakan bahwa manusia pun serupa,semua organisme pun pasti begitu. Konsekuensi lanjutan terkait dengan pembahasan kali ini yakni pendidikan adalah pendidikan sebagai proses, sebagai pembelajaran bukan lagi menitik beratkan pada aspek kognitif yang terkandung dalam diri manusia, melainkan manusai haruslah dipahami sebagai organisme yang memiliki respon instingtual namun tidak lebih adalah tabularasa yang layaknya kertas putih bersih adalah kekosongan dalam internal kediriannya, sehingga aspek mental dalam kedirian individu sudah tidak relevan lagi keberadaannya kalau ingin mencapai pendidikan yang baik. Pendidikan yang baik hanya dapat dicapai apabila ada teknologi yang mampu mengatur dan mengarahkannya, dimana pendidikan tersebut dalam titik berat haruslah berangkat dari observasi terhadap stimulus-respon yang  objektif dan terukur dengan baik sehingga akan didapat stimulus yang dapat menghasilkan respons yang tepat dan sesuai dengan apa yang hendak dicapai pendidikan, jadi bukan permasalahan kognitif apalagi kecendrungan manusia dalam keotonomannya, inilah teknologi yang ditawarkan kerangka behavioristik B.F Skinner untuk dapat juga diaplikasikan pada manusia sebagai proses pendidikannya.

Ujian Nasional: Sebuah pamungkas teknologi dalam Pendidikan

Ujian Nasional merupakan agenda tahunan yang diselenggarakan di bawah tanggung jawab Departemen Pendidikan Nasional, yang mana menjadi penentu kelulusan seorang siswa setelah melewati masa studinya kurang lebih 3 tahun[4]. Setiap siswa yang lulus dari ujian nasional baru dapat dikatakan lulus dari serangkaian masa studinya dan mendapat tanda kelulusan yang berupa ijasah dari Departemen Pendidikan nasional. Artinya, keberadaan ujian nasional masih diharapkan dapat menjadi pamungkas bagi rangkaian teknologi mutakhir yang telah diselenggarakan selama tiga tahun. Sekalipun keberadaan Ujian Nasional sebagai agenda tahunan bagi Indonesia, namun tetap saja menuai kritik yang tiada habisnya. Namun dalam pembahasan kali ini penulis tidak akan membahas segala perdebatan tersebut melainkan menghadirkan wacana Ujian Nasional sebatas upaya memperkenalkannya sebagai salah satu rangkaian akhir dari runut teknologi yang mana mencoba mengatur segala prilaku siswa terkait.

Seperti halnya teknologi elektronik yang mempunya sistemasi yang kompleks namun selalu bergerak dalam tata keniscayaan, teknologi dalam pendidikan juga serupa. Dalam artian ini, pendidikan juga membutuhkan perangkat dan sistemasi yang layak sehingga pada akhirnya dapat mencapai tujuan akhirnya. Seperti yang telah diutarakan sebelumnya bahwa ternyata keutamaan dari teknologi dalam pendidikan memang dalam cakupan stimulus-respons, namun dalam tuntuan behaviouristik yang cenderung positivis dan empirik dibutuhkan suatu dalam wujud yang konkret, nyata. Artinya dalam rangka pencapaian tujuan akhir mrnurut pendekatan behaviouristik dibutuhkan sistemasi yang mampu menghasilkan data dalam wujud yang empirik dan terukur dalam upaya menganalisa agar dapat dikawal guna mencapai tujuan akhirnya. Sehingga keberadaan ujian nasional dalam kerangka behaviouristik adalah mutlak adanya, karena ujian nasional adalah momentum guna mencapai data-data sekaligus menjalankan fungi lainnya.  Adalah Ujian Nasional yang penulis pikir mencukupi kriteria tersebut, namun haruslah juga dipahami bahwa Ujian Nasional merupakan hanya merupakan salah satu bagiannya saja, dengan kata lain Ujian Nasional mengandung sifat parsial bukan mencakup semua tubuh dari teknologi yang kita bicarakan karena seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa ujian nasional merupakan runut pamungkas atau puncaknya saja.

Sebelum berangkat lebih jauh, haruslah dimengerti bahwa teknologi yang penulis bicarakan merupakan serangkaian tekhnik yang diharapkan mampu menghasilkan satu respon dari siswa yang dianggap baik, dalam acuan pendidikan faktual di Indonesia hal ini berarti menciptakan siswa yang bisa bertahan (survive) dalam setelah kelulusan, dalam artian ini adalah siswa yang memiliki kompetensi dasar dari permintaan dunia kerja, sistem dari teknologi yang dimaksud disini adalah kurikulum dalam pendidikan itu sendiri. Selain itu harus dimengerti pula bahwa ujian nasional juga menjalankan fungsi sebagai sistemasi yang mampu menghasilkan statistik betapa besar kementakan suatu kelakuan[5]. Jadi, ujian nasional kurang lebih memang berfungsi untuk menghasilkan data yang kemudian dari data tersebut dapat dianalisis apakah sistemasi yang terkandung dalam teknologi pendidikan selama kurang lebih tiga tahun masa studi siswa sudah tepat atau malah tidak berhasil. Berangkat dari pemahaman tersebut wajar saja ujian nasional hanya mencakup mata pelajaran tertentu tanpa menyertakan mata pelajaran lain yang karena memang paham behaviouristik yang selama ini dianut mengharuskannya mencapai suatu yang terukur dan konkret sehingga mental ataupun afeksi siswa sudah tidak relevan lagi di dalamnya.

Selain itu keberadaan ujian nasional juga mempertegas adanya enforcement yakni secara harafiah kurang lebih diterjemahkan sebagai penguat, yang mana terdapat penguat yakni penguat positif (reward) dan penguat negatif (punishment). Tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan Tyodor Dostyevski pada “Crime and Punishment” bahwa sejatinya peran punishment ataupun enforcement dalam hal ini baik enforcement yang positiv ataupun enforcement yang negativ adalah bukan sekedar menghukum, akan tetapi mempertegas mana yang dianggap menyimpang dari tujuan dan mana yang sesuai. Berangkar dari situ, individu pada akhirnya akan tahu ataupun sekedar terbiasa dengan tujuan yang selama ini hendak dijunjung. Selama masa studi siswa yang kurang lebih tiga tahun tentu sudah akrab dengan konsepsi ini, siswa yang mendapat nilai bagus akan mendapat penghargaan berupa pujian ataupun piala dalam bentuk nyatanya, sedangkan siswa yang dianggap memberi respons tidak sesuai (dalam artian ini mendapat nilai jelek ataupun tidak sesuai dengan sistemasi yang sudah ada ) akan diberi hukuman berupa teguran lisan ataupun tidak naik kelas., dalam konteks ujian nasional siswa yang dianggap merespon secara tepat pasti akan mendapat nilai bagus dan lulus, respons yang dibicarakan disini adalah rajin belajar, mendengar apa yang disampaikan pendidik, sebaliknya siswa yang memiliki respon malas belajar sekalipun kreatif akan diluruskan kembali ke tujuan awal dengan “punishment” (hukuman). Jelas bahwa ternyata tidak terelakan bahwa sesungguhnya ujian nasional juga tetap menjadi suatu eksperimen belaka, data yang dihasilkan ujian nasional akan membberi informasi bagi “pengontrol” yang dalam hal ini adalah pembuat kurikulum untuk menjawab pertanyaan apakah kurikulum yang dipakai selama ini sudah mumpuni atau malah gagal. Jadi sebenarnya apa yang hendak dicapai dari teknologi pendidikan disini adalah upaya dari manusia yang ingin kelakuannya dikontrol dalam hal ini melalui pendidikan agar kelakuan manusia yang sebenarnya “hanyalah” sekedar respon tidak lagi dihasilkan oleh faktor lingkungan acak atas nama kebebasan, namun apa yang akan menstimulus respon siswa dicoba dirancang sedemikian rupa agar rasional, tidak lagi secara acak.

Konsekuensi Pemdidikan dalam kerangka Behaviouristik

Pendidikan tipe behaviouristik dengan segala kecendrungannya telah membawa beberapa implikasi lanjutan yang tidak dapat terhindari. Implikasi tersebut yang telah disinggung pula secara singkat dalam pembahasan sebelumnya antara lain adalah; karena sistemasi pendidikan yang sedemikian rupa ketat telah mengabaikan aspek kedirian dan kecendrungan pribadi telah membuat siswa kehilangan kreatifitasnya dan bahkan aspek kritis dari siswa telah hilang begitu saja. Proses belajar mengajar yang dimungkinkan pun menjadi proses yang satu arah, yakni dari pengajar yang “penuh” kepada siswa yang dianggap kosong, artinya jelas pengalaman kedirian siswa dan tendensi pribadi dari siswa tidak diperhitungkan sejauh tidak ada relevansinya dengan kurikulum.

Lebih jauh, manusia otonom yang selama ini kita kenal dalam perjuangan kaum eksistensialisme pun telah dinegasikan dengan sendirinya, hal tersebut dikarenakan aktualisasi diri hanya dapat dilakukan melalui jalan yang seragam. Siswa yang baik hanya ada satu jenis, yakni siswa yang mengikuti sistem dengan baik, dalam kaitannya dengan pembahasan ini sama artinya dengan mempostulatkan ujian nasional sebgai indikator keberhasilan seorang siswa selepas ujian nasional ataupun sistemsi pendidiakan tersebut sudah sempurna ataupun malah tidak mengakomodir beberapa aspek dalam kemanusiaan. Pada akhirnya kebebasan tiap individu pun telah lenyap, karena opsi untuk mengaktualisasi kebebasan individu telah ditutup atas nama tujuan yang belum tentu disepakati tiap individu, akan tetapi tiap individu haruslah mengikutinya, apabila tidak ia akan diberi negative enforcement.Kurang lebih tercermin dari apa yang dikatakan Jean-Jacques Rousseau dalam Emile, Book I[6]: “Everything is good as it leaves the hands of the Author of things;

everything degenerates in the hands of man”. Semua kebaikan hanya terpusat berasal dari sang pembuat kurikulums sebagai pengontrol laku pendidikan dalam keseharian, namun di saat tangan individu mencoba menggugatnya maka seakan-akan hal tersebut malah terkesan menjadi kemunduran. Apa yang hendak ditegaskan adalah bahwa individu telah kehilangan akses terhadap apa yang diinginkannya, semua hanya terpaku pada kurikulum yang ada.

Kesimpulan

Apa yang dapat disimpulkan dari pembahasan di atas adalah pendidikan dalam kerangka behaviouristik tidak relevan lagi membicarakan konsepsi terkait mental manusia. Menurutnya pendidikan harus bergerak sebagai sebuah teknologi yang mampu mengatur dan mengarahkan perilaku manusia menuju kebaikan, kebaikan disini berarti apa yang mampu membuat manusia survive menghadapi dunia kerja selepas pendidikan, mempertahankan hidupnya. Dengan kata lain manusia haruslah dipandang tidak lagi sebagai manusai otonom, jangan lagi membicarkan kehendak manusia karena hal tersebut hanya akan membawa manusia pada kekosongan belaka, tidak ada jawaban yang dapat dicapai apabila pendidikan berkutat disitu padahal tugaas analisis ilmiah adalah menjelaskan bagaiman kelakuan seseorang sebagai sistem fisik dengan kondisi perkembangan manusia dan dengan kondisi-kondisi kehidupan individu masing-masing.

Namun ada kelemahan dari sistemasi pendidikan dalam kerangka behaviouristik juga tentunya ujian nasional sebagai tahapan akhirnya yakni pengontrol, pembuat kurikulum pada akhirnya akan menjadi patokan utama dalam menentukan mana indikator dan mana komponen yang tepat demi kebaikan bersama sebagai tujuan akhir tidak terkontrol, dalam artian kita akan kesulitan untuk menemukan bagaimana cara untuk mengontrol si “pengontrol”. Konsekuensinya si pengontrol dalam hal ini adalah pembuat sistemasi pendidikan haruslah sempurna, karena apabila tidak ia akan menggiring semua unsur dalam pendidikan ke jurang kehancuran ataupun dapat memanfaatkannya dengan kepentingan tertentu dan kritis yang selama ini menjadi pengoreksinya telah diluluhlantahkan sehingga tiada yang bisa bergerak apabila terjadi penyelewengan.

Pada akhirnya yang harus dipahami adalah sistemasi pendidikan yang menjadikan ujian nasional sebagai ujian nasional sebagai ujung tombkanya hanya akan berhasil apabila ujian nasional maupun ranah pendidikan dijalankan seperti seharusnya, adanya kebocoran soal, guru yang bisa disogok akibat rendahnya upah luput dari analisa behaviorisme, keadaan faktual ini membawa kesan utopis dari cita-cita pendidikan behaviouristik. Jadi penalaran yang penulis coba lakukan sejauh pembahasan kali ini ternyata membawa kesimpulan bahwa dengan segala resiko dan kelemahannya sistemsi pendidikan behaviouristik belum dapat dijamin prasyarat awalnya bagi dimensi pendidikan bangsa ini.


[1] Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga. hal 291

[2] Dalam Plato, Apology 38A

[3] Disampaikan M. Fuad Abdilah dalam ceramahnya sebagai rangkaian sesi perkuliahan mata kuliah filsafat pendidikan pada 10 Maret 2010

[4] Sekalipun Ujian Nasional juga diselenggarakan pada jenjang Sekolah dasar, Sekolah Menengah Pertama, juga Sekolah Menengah atas, karena keterbatasan ruang dari pembahasan ini maka penulis hanya akan memfokuskan Ujian Nasional dalam konteks di jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA)

[5] Frans Magnis Suseno, 20 Tokoh Etika abad ke 20 hlm 132

[6] Jean-Jacques Rousseau, Émile, Book I, trans. A.Bloom New York: Basic Books, hlm. 37, 1979.

Advertisements

Nampaknya tidak berlebihan saat Martin Heidegger, salah seorang filsuf Jerman,  mengatakan bahwa tiap manusia terlempar ke dunia. Dikatakan terlempar karena tiap individu, setelah mereka dilahirkan pada akhirnya harus menghadapi dunia sekitarnya  tanpa kesiapan, inilah penjejakan awal manusia dalam menapaki realitas dunia. Akibat pengkondisian ketidaksiapan sang subjek dalam mengadapi dunia inilah yang membuat manusia ditempatkan pada posisi yang selalu harus diesesali sekaligus diterima suka tidak suka; yaitu ketika seorang individu harus menerima kehadiran individu lain. Ketidaksiapan itu membawa manusia pada suatu momen dimana ia merasakan suatu keterasingan.

Sekalipun alienasi seringkali dibicarakan dalam konteks eksitensialisme, termasuk Heidegger yang sebelumnya penulis singgung pada awalan pembahasan ini, pembahasan alienasi bukanlah eksklusif milik eksistensialisme semata. Bahwa memang eksistensialisme menaruh tema alienasi dalam pembahasan utamanya, bukanlah berarti menegaskan ekslusivitasnya mengingat berbagai disiplin ilmu juga menjadikannya sebagai salah satu pusat pemikirannya; psikologi modern; Sosiologi. Namun dalam pembahasan kali ini penulis akan mencoba membahas alienasi yang berangkat dari pemahaman Karl Marx yang penulis pahami menekankan alienasi dalam kaitannya dengan kehidupan sosial, menyinggung hubungan individu dengan relasi sosialnya, mengingat pembahasan ini adalah upaya dalam pemenuhan dalam menyelesaiakan studi mata kuliah filsafat sosial.

Marx seperti yang dibentangkan dalam karyanya Economic and philosophical manuscript (1844) mendeskripsikan alienasi sebagai proses konkretisasi hakihat batin manusia yang kemudian menjadi barang mati, dan menceraikan manusia yang satu dari yang lain[1].  Sekilas memang deskripsi alienasi yang Marx jabarkan memang mirip deskripsi umum yang memahami alienasi sebagai perasaan keterasingan seorang individu dari sesuatu. Namun yang membedakan Marx dengan pemahaman umum tersebut adalah Marx tidak berhenti memahami alienasi adalah keterasingan individu lainnnya, Marx juga mendefinisikan keterasingan dari dirinya sendiri. Untuk menemukan kediriannya seorang individu haruslah mengaktualisasi diri, yaitu dengan dengan jalan kerja (works). Asumsi dasar Marx berangkat dari materialisme yang ia junjung, bahwa dunia dan realitas sebenarnya berasal dari “matter”, tersusun atas kebendaan sehingga jalan untuk menemukan kedirian[2] adalah berkaitan dengan kebendaan pula, yaitu dengan meng-alamiahkan manusia dengan kerja. Dengan kata lain kerja disiini bukanlah suatu proses yang menghasilkan produksi belaka, namun juga merupakan penegasian dari alienasi. Bahwa memang pada akhirnya ternyata kerja tidak lagi menjadi aktualisasi melainkan hanya sebagai proses produksi belaka merupakan akibat dari kekangan kapitalisme, bagaimana kapitalisme dapat mengekang individu serta apa implkasi lanjutan dari asumsi Marx akan kita bahas pada bab selanjutnya.

Kapitalisme sebagai sumber Alienasi

Lebih jauh, apa yang menjadi “perhatian Marx yang mendasar ialah gaji para buruh dari hasil produksi mereka, alasan yang membuat Marx melihat bahwa ada bentuk alienasi dari aktivitas perburuhan mereka. Pada Marx, alienasi secara mendasar mengacu pada beberapa jenis aktivitas …”[3].  Berangkat dari pernyataan di atas, dapat dimengerti bahwa Marx secara gamblang menyatakan bahwa korban alienasi akibat kapitalisme adalah kaum buruh, sebaliknya kaum pemilik modal adalah pihak yang paling dianggap bertanggung jawab atas alienasi kaum buruh akibat kepentingan kelasnya. Impliksi lanjutannya adalah Marx menangkap alienasi dalam 4 bentuk utama yang diakibatkan keberadaan kapitalisme modern  yang berimbas bagi kaum buruh yang antara lain :

Alienasi pekerja dari barang – barang hasil produksi mereka,

Relasi antara buruh dan barang produksinya ialah ketika buruh tersebut menghasilkan barang tersebut untuk mereka sendiri, sedangkan para buruh yang teralienasi menghasilkan barang untuk diberikan pada sebuah kekuatan asing, yaitu kekuatan kapitalisme, yang bukan saja hanya mengambil barang barang produksi mereka tetapi juga mengubahnya menjadi suatu bentuk yang mengindikasikan kekuatan asing yang melampaui dirinya. Konsekuensinya, semakin banyak buruh menghasilkan, maka semakin besar pula kekuatan kapital yang berkembang diantara mereka. Semakin kaya menghasilkan semakin miskin para pekerja. Peningkatan jumlah produk yang dihasilkan secara langsung berimbas pada pengurangan nilai kemanusiaan itu sendiri. Secara terkhusus runutan dari proses alienasi yang dialami kaum buruh adalah pertama-tama buruh mencoba mengaktualisasi dirinya dengan bekerja, namun kaum pemilik modal (kaum kapitalis) tidak melihat melalui perspektif yang sama dengan kaum buruh sebaliknya mereka melihat proses kerja hanya sebatas proses produksi yang pada akhirnya akan mendatangkan keuntungan material. Dalam artian ini prinsip yang dijunjung adalah M-C-M (Money-Comodity-Money), artinya jelas bahwa buruh dipandang sebagai komoditas yang tenaga produksi dapat disubtitusikan dengan uang yang akan menghasilkan komoditi surplus value, masalah sesungguhnya muncul disini yakni di saat surplus value demi keuntungan ternyata didapat dari margin antara biaya produksi dan harga jual komoditas, konsekuensinya tenaga buruh sebagai salah satu variabel yang akan mempengaruhi margin nantinya ditekan habis-habisan atas nama keuntungan. Inilah eksploitasi kaum buruh, kaum buruh pada akhirnya tidak mampu melawan karena peralatan produksi dikuasai oleh pemilik modal.

Alienasi kaum buruh dari aktivitas keburuhan mereka

Marx melihat akar permasalahan pada aktivitas perburuhan itu sendiri. Bagaimana bisa para buruh terasing dari hasil produksinya jika mereka tidak mengalienasi dirinya sendiri dalam tiap – tiap aktivitas produksi mereka? Jika produk yang dihasilkan merupakan sebuah bentuk eksternalisasi, maka produksi itu sendiri harus juga merupakan tindakan yang eksternal, eksternalisasi aktivitas, aktivitas eksternal. Hal ini terlihat sebagai antisipasi pertama yang dilakukan oleh konsepsi materialisme sejarah Marx : hubungan antara sosial dan ekonomi selalu bergantung pada kekuatan produktif yang dihasilkan oleh pekerja, yang berarti tergantung pada performa para buruh. Tetapi bagi Marx, aktivitas alienasi juga mengacu pada kenyataan bahwa para buruh merupakan bukti dehumanisasi pekerja, bukan mengaktualisasikan kemanusiaan mereka tetapi malah menghalangi dan membelokkan aktualisasi tersebut. Kehidupan para buruh upah menjadi tanpa arti.

Alienasi dari individu akan esensi kemanusiaan mereka,

Kemungkinan objektif untuk sebuah kehidupan yang berarti bagi para pekerja, salah satunya ialah dengan menekankan kepada kemanusiaan mereka dengan cara mengkontribusikan kerja kepada kebutuhan manusia, bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri tetapi juga untuk kepentingan manusia bersama. Buruh yang teralienasi menjadi tidak berarti karena kesadaran mereka merupakan wujud dari bentuk keegoisan atas dasar kepuasan individual. Pekerjaan yang dilakukan para buruh hanyalah untuk menopang lingkaran absurd dari eksistensi mereka.

Alienasi dari seseorang terhadap orang lainnya.

Pada akhirnya, buruh yang teralienasi mengalienasikan dirinya sendiri dengan manusia lain, yaitu ketika buruh sebagai penghasil produk mengafirmasi kepemilikan akan produk tersebut kepada pembeli karena mereka sadar atau tidak mengakui bahwa ada suatu pihak yang lebih kuat dibandingkan dengan yang lainnya.

Jadi alienasi, seperti yang telah kita lihat dalam pengelompokan di atas memperlihatkannya sebagai suatu wujud dari hubungan primer manusia dengan lingkungan kesehariannya yang jauh dari kata sportif . Konsekuensi lanjutan yang dapat kita tarik dari penalaran singkat akannya adalah ternyata relasi sosial dalam dominasi kapitalisme telah membuat timbulnya rasa kesepian dalam kedirian kaum buruh. Tidak berhenti sampai disitu, kerja sebagai wujud aktualisasi yang telah direduksi menjadi masalah keuntungan belaka telah membuat makna kerja itu tidak lagi bermakna. Tentunya bagi kaum buruh, gaji rendah yang diterima kaum buruh sebagai upah kerjanya juga menekankan kembali bahwa apresiasi terhadap kerja menjadi rendah dan pekerjaan tampak seolah tidak lagi menjadi makna ekspresi kedirian kaum buruh, singkatnya ekspresi diri menjadi minor.

Akan tetapi, relasi sosial tidak hanya menyebabkan rasa pengasingan, kesepian, alienasi yang muncul dalam kesadaran kaum buruh  melainkan dengan berangkat dari rasa teralienasi akan membawa wacana pembebasan sebagai tata keniscayaannya. Inilah yang penulis analogikan sebagai reinkarnasi. Wacana pembebasan membawa individu dalam pelahiran kembali dirinya, rasa ingin terbebas dan lepas dari keterasingan akan kehidupan diri sendiri.

Memang untuk mereinkarnasi perlu mengalami kematian dimana pada kasus ini kapitalisme menjadi sebuah wujud kematian dalam kehidupan sosial yang terpenjarakan oleh alienasi, dengan perandaian kematian tersebut merupakan salah satu proses menuju suatu cita- cita akhir, kehidupan baru ; dilahirkan kembali yang walaupun terlempar kedunia dan tidak siap namun tetap dapat mengaktualisasi dan memiliki kedirian sebagai manusia.


[1] Lorenz bagus, Kamus filsafat.2005.Gramedia pustaka. Hlm 37

[2] Kedirian disini juga dalam pengartian bahwa apa yang kita pandang sebagai kedirian juga terbentuk atas unsur-unsur material

[3] Routledge Encyclopedia hlm 225



Membicarakan kebebasan berarti juga akan merujuk pada tema tanggung jawab, sekalipun dalam relasi tatanan yang berbeda – beda, karena berbeda dengan binatang, manusia menghayati hidupnya dalam rumusan adab yang selalu diperbaharui melalaui refleksi akal budi manusia. Setiap kita menyerukan kebebasan berarti secara otomatis kita juga harus memperhitungkan aspek-aspek tanggung jawab yang beredar di sekitarnya, entah sebagai konsekuensi ataupun terlibat dalam sinergi yang memberi pemaknaan, dan seperti pertanyaan dasar Emanuel Lebvinas dengan memiliih sikap bertanggung jawab atasnya ataupun tidak[1].  Dalam sejarah manusia dalam upaya reflektif sekaligus responsif atas munculnya permasalahan kebebasan dan tanggung jawab, muncul pulalah tema hukuman mati sekalipun tidak dimaksudkan penulis sebagai jawaban langsung, melainkan sesuatu yang sesuai pola pikir adab jaman. Namun begitu, permasalahan tentang ketegangan kebebasan dan dan tanggung jawab tidak lantas berakhir, sebaliknya kedua hal tersebut selalu berada dalam ketegangan. Berangkat dari situ pulalah tema hukuman mati sebagai jawaban kembali dipertanyakan, diuji kembali dalam peradaban sejauh mana ia mampu menjamin atau malah merusak tatanan adab sesungguhnya. Kiranya , pembahasan yang akan kita lalui mencoba mencari jawaban dengan refleksi dan analisis dalam dimensi etis.

Hukuman mati   didefinisikan sebagai hukuman kepada seseorang individu yang dinyatakan bersalah saat dihadapkan dengan hukum[2] ,  karena orang tersebut telah melakukan kesalahan yang dianggap mengancam atau bahkan sudah menghilangkan kebebasan manusia lain, dalam prakteknya di Indonesia hukuman mati juga diaktifkan apabila menyinggung UU narkotika, UU anti korupsi, UU terorisme,  dan pada akhirnya dengan berbagai alasan yang nanti akan kita bahas pada bab selanjutnya menjadikan kematian orang tersebut sebagai subtitusi tanggung jawab individu tersebut atas kesalahan yang telah ia lakukan. Namun refleksi adab selalu berjalan dan mengevaluasi, hukuman mati tidak lepas dari refleksi ini. Hukuman mati dengan kekompleksitasan tujuannya dikritik dengan menalarkan kelemahan-kelemahannya yang dinilai gagal menjamin kebebasan[3] namun membebankan tanggung jawab yang terlalu besar pada sang terdakwa hukuman mati, bahkan secara ekstrim dianggap membunuh kebebasan orang yang dihukum demi suatu tujuan yang belum dibuktikan pencapaiannya. Memang apabila membahas hukuman mati kita akan berhadapan dengan berbagai paradigma, namun pembahasan akan kita batasi pada kaitannya dengan konsep dan tanggung jawab, yang juga berarti akan menjadikan etika sebagai atap pemikiran dari analisis pembahasan dan sesuai judul analisis ini kita akan menyimpulkan dan memberi kesimpulan dengan sudut pandang etika. Dimana pada akhir analisis ini kita akan tiba kepada pertanyaan yang menjadi cirri khas etika sebagai ranting filsafat dalam cabang aksiologi yaitu penilaian tentang baik atau tidakah keberadaan hukuman mati atau eitiskah keberadaan hukuman mati dan etiskah penerapannya (dalam kaitannya dengan kebebasan dan tanggung jawab) ?

Hukuman Mati ; Jawaban atas Tuntutan Peradaban

Seperti yang telah diutarakan pada pendahuluan bahwa hukuman mati bukanlah suatu tata niscaya terberi melainkan hasil dari gerakan adab rasional yang mencoba menjawab pertanyaan menyangkut sejauh mana mengeksplorasi kebebasannya dan bagaimana ia harus bertanggung jawab atasnya,  menjadi kompleks karena kebebasan dan tanggung jawab yang menjadi masalah tidak hanya menyangkut relasi dua individu melainkan kepada individu-indidu lain, kepada masa yang akan datang, dan kalau boleh dikatakan kepada seluruh umat manusia yang tidak terbatas pada masa dan ruang saat kini tetapi juga pada masa yang akan dating. Jadi, apa yang kita sebut kebebasan itu kurang lebih juga mnyatakan diri dalam kebebasan fisik, kebebasan yuridis, kebebasan psikiologis, kebebasan moral, kebebasan eksistensial[4] yang pada akhirnya akan bersinergi dengan tanggung jawab.

Ancaman bagi kebebasan dan pentingnya tanggung jawab sudah disadari jauh bahkan sebelum tahun masehi dimulai, karena harus disadari bahwa konsekuensi dari keberadaan kebebasan sang individu mampu tidak sebatas tentang ketegangan  pilihan-pilihan bebas (free choice) yang bisa terkontradiksi antar individu, lebih daripada itu kebebasan mampu menghilangkan sang “empunya” kebebasan atau dengan kata lain bisa saja individu membunuh individu lain dengan memanfaatkan kebebasannya. Gerak peradaban pada zaman itu menuntun penjaminan kebebasan sekaligus tanggung jawab akannya dengan memunculkan hukum tentangnya, hukum yang juga memunculkan posibilitas hukuman mati sebagai turunannya seperti yang tergambarkan dengan cukup baik :”mata ganti mata, tangan ganti tangan”, inilah sinthesis hasil rumusan adab masa itu.

Tentu saja peradaban tidak pernah berhenti dalam usaha menciptakan tatanan yang “baik”, penjelasan lebih rinci tentang pemaknaan serta pergeserannya akan diotelusuri lebih lanjut dalam sub-bab berikut;

Evolusi pemaknaan

Sejatinya kebebasan dan tanggung jawab adalah nilai terbesar dalam hidup manusia, sebagai modus keutamaan dari tiap individu yang membuatnya menyandang eksistensi/keberadaan manusia seutuhnya. Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya bahwa perdaban perlahan menuju kesadaran akan kebutuhan penjaminan kebebasan.

Seperti yang telah diutarakan sebelumnya, peradaban sebelum masehi sudah mulai merefleksikan tentang kebebasan dan tanggung jawab, dimana kebebasan dipandang perlu dibatasi dan penekanan terhadap tanggung jawab sebagai konstruksi yang kongruen dengannya, pemaknaan tentangnya pun dimulai sebagai akibatnya. Sekalipun begitu, perumusan makna kebebasan tidaklah mudah. Pemunculan humuman mati juga tidak lain merupakan sebuah usaha dalam proses ini, dengan adanya hukuman mati ditujukan guna menjamin kebebasan dan tanggung jawab. Pemaknaan akan hukuman mati pun terus bergulir dan berubah, hukuman mati tidak lagi dimaknaui dalam penekanannya pada pembalasan dendam, agar si pelaku merasakan apa yang dirasakan sang korban dan melainkan oranglain yang mengetahuinya akan terberikan efek “penakutan” dimana ia tidak ingin menghilangkan kebebasan orang lain karena takut akan kehilangan kebebasannya (dihukum mati) sebagai tanggung jawab dirinya dan masyarakat. Inilah sintesa di awal kemunculan hukuman mati, sebuah rumusan yang memuat harapan agar dengannya (hukuman mati) individu akan paham akan kebebasannya lalu menghargai tanggung jawabnya secara mendalam . Pemaknaan nilai yang terkandung dalam pelaksanaan hukuman mati telah bergerak maju, berevolusi mulai sebagai kebebasan untuk memaksakan tanggung jawab kepada orang lain dengan kecendrungan pembalasan dendam menjadi suatu upaya yang menilai bahwa hukuman mati haruslah dimaknai sebagai simbolisasi keinginan individu-individu untuk selalu menghormati kebebasan serta tanggung jawabnya, inilah konsep hukuman mati yang kita hayati selama ini, sebuah sitesa yang telah terafirmasi oleh peradaban yang merindukan kebebasan sambil juga mengusung tanggung jawab.

Transformasi Hukuman Mati Kembali Menjadi Thesa

Sebuah sintesa tidaklah mutlak keberadaannya, dengan kritik komprehensif ia dapat kembali mewujud menjadi sebuah sintesa , kembali menjadi sebuah keraguan yang menjadikan jawaban sebagai tata keniscayaan serta pengharapannya. Begitu pula dalam pencarian kita dalam bahasa kebebasan, tanggung jawab yang dikaitkan dengan tema hukuman mati. Ternyata dalam penelusaran dunia kontemporer ini banyak yang memperdebatkan tentang keberadaan hukuman mati, bahkan dengan lantang menolaknya.

Penolakan hukuman mati biasanya berkutat seputar ketidak mampuan hukuman mati mencapai target keberadaannya, hukuman mati dianggap gagal menjalankan peranannya secara efektif untuk mewujud sebagai simbol tanggung jawab ekstrem yang menjamin sekaligus membatasi kebebasan. Kegagalan ini dicerminkan  dengan cukup sederhana namun menyakup tanpa mereduksi terlalu jauh melalui angka pembunuhan yang terus meningkat sedangkan hukuman mati telah dicanangkan[5] termasuk di Indonesia. Selain itu, tantangan bagi yang mengakibatkan keberadaannya harus kembali menjadi thesa adalah pandangan kritis yang menyatakan bahwa hukuman mati ternyata malah melanggar hakikat keberadaannya, penjaminan kebebasan dan penekanan tanggung jawab. Hukuman mati malah menimbul prasangka telah mereduksi definisi kebebasan dan tanggung jawab secara sangat sempit, sehingga pada akhirnya hukuman mati dinyatakan telah gagal dalam peradaban kontemporer ini.

Antithesa Sebagai Respon Kegagalan

Telah banyak diungkapkan pada bab sebelumya, bahwa ternyata hukuman mati yang tadinya adalah jawaban atas tuntutan jaman telah dianggap gagal. Dalam artian bahwa hukuman mati diragukan bahkan disanggah bahwa keberadaannya sebagai sebuah jawaban yang tepat. Berbagai argument dapat dilontarkan mengenainya, namun dalam pembahsan kali ini cukuplah analisis mengambil sudut pandang etis dalam kaitannya dengan kebebasan dan tanggung jawab. Bagaimana hukuman mati bisa dianggap sebagai sebuah kegagalan juga akan kita rumuskan dalam dimensi etis.

Jebakan Reduktivisme dan Arti Sebenarnya

Melaju lebih kritis tentang keberadaan hukuman mati maka kita akan menemukan suatu kegagalan, kegagalan yang selama ini tertutupi dengan anggapan bahwa seakan-akan efek dari pelaksanaan hukuman mati adalah “baik”, yang oleh Moore dikatakan sebagai kesalahan naturalism etis karena “baik” yang dibicarakan seakan-akan sudah jelas apa yang dimaksud dengannya[6] , kegagalan yang diidentifikasikan pada hukuman mati adalah adanya anggapan bahwa sebenarnya ada ketidaktepatan dalam mengartikan kebebasan dan tanggung jawab yang selama ini diusung sebagai tujuan akhir keberadaan hukuman mati, peradaban telah mereduksinya terlalu jauh dengan utopia sebagai pembenaran.

Apa yang penulis sebut sebagai hasil reduksi yang terlampau jauh adalah mengenai pendefinisian dari  tanggung jawab dan kebebasan itu sendiri, yang mana seakan-akan hanya memperhitungkan dan “membela” sang korban dan bahkan calon-calon korban tanpa melihat lebih jauh dalam tema kebebasan sang terhukum mati dan pada akhirnya  sebagai konsekuensi menimbulkan tangggung jawab yang terlampau berat pada sang terpidana mati. Pertanyaan akhirnya adalah sampai sejauh mana kebebasan asumsi terhadap masa yang akan datang dapat dipertanggung jawabkan karena bukankah biar bagaimanpun asumsi tetaplah asumsi belaka yang rancu akan pemasukan penilaian subjektifitas dan jangan-jangan kita bisa diidentifikasi sebagai peradaban yang menyatakan balas dendam dan bila sudah sampai pada tahap ini bagaimanakah tanggung jawab dapat dipertahankan?

Apa yang telah direduksi oleh pembenaran keberadaan hukuman mati tidak berhenti samppai disini, hukuman mati juga dianggap telah menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan yang tadinya mau dibela mealaluinya, hukuman  mati mampu menghilangkan kebebasan secara absolute dengan jalan mengirimkan individu yang dianggap bersalah menuju kematian. Konsekuensi logisnya adalah individu itu tidak akan punya kesempatan untuk memperbaiki diri beserta kesalahan yang Ia perbuat, sang terdakwa hukuman mati dengan kata lain dianggap tidak mampu memperbaiki kesalahannya dan kesalahannya sudah terlampau berat. kebebasan dirinya akan dihilangkan sebagai tanggung jawab.

Kesimpulan :

Kompromi Etis Sebagai Jawaban

Menilik lebih jauh apa yang telah kita bahas sebelumnya menampilkan suatu permasalahan dan persebatan atas hukuman mati dan pada akhirnya tentu saja analisi ini akan sia-sia tanpa memberikan jawaban dari runut logis yang telah kita susun sejalan dengan bab per bab tulisan ini tentu saja dengan tetap menetapkan susut pandang etika dalam kaitannya dengan kebebasan dan tanggung jawab dalam menilainya, kini setelah melewati beberapa bab dan sub-bab dalam analisis ini tibalah kita pada klesempatan itu.

Apa yang dapat kita simpulkan adalah bahwa hukuman mati memang dipercaya dapat menekankan kebebasan dan tanggung jawab dalam kaitannya dengan individu yang lain bahkan juga individu yang akan akan mengada di masa depan.  Jadi relasi antara hukuman mati dengan kebebasan dan tanggung jawab adalah saling menegaskan bahwa  individu tak dapat lepas dari keterbatasan kebebasannya akan batasan tanggung jawab yang ditekankan dengan kebebasan orang lain, meminjam pemikiran Sartre kiranya tepat rumusan ini ini dipersingkat dengan menyatakan bahwa  “in the look, we momentary lose our subjectivity and experienced ourselves as the object of another judgement”[7]. Hukuman mati merupakan bentuk dalam ekstrem dalam implikasi  praktis dalam pandangan Sartre tersebut, seorang individu memang memiliki kebebasan namun sekalipun begitu dengan keberadaan orang lain (yang menjadikan kita objeknya) kita dipaksa untuk menerima kehadirannya, lebih dari itu juga merelakan diri bertanggung jawab akan diri kita sebagai objeknya dan juga terhadapnya sebagai objek kita, serupa dengan hukuman mati yang hanya dapat tercipta saat kita dipaksa menerima orang lain beserta tanggung jawab dan kebebasan turunannya akan penilaian/pengadilan diri kita.

Memang seperti yang telah diutarakan sebelumnya bahwa fenomena hukuman mati memang adalah tuntutan akan suatu tata keniscayaan, namun begitu seiring perkembangan adab, diemukanlah beberapa hal yang dianggap mereduksi apa yang seharusnya, dan pada akhirnya memaksa kita merenung kembali tentang kebebasan dan tanggung jawab yang tersirat di dalamnya.

Pada akhirnya semua perenungan dan analis yang dijabarkan dalam pembahasan kali ini mengantar kita menuju sebuah kompromi, kompromi  yang dimaksud disini bukanlah kopromi tawar menawar seperti yang biasa yang kita lakukan di pasar tradisional ataupun “pasar” politik melainkan pemgharusan kembali hukuman mati yang dinilai gagal (hal 6) karena mereduksi terlalu jauh kepada dialog terbuka peradaban, yang tadinya telah mempostulatkannya sebagai sinthesa gerakan peradaban menjadi thesa kembali dan siap berkompromi dengan anti thesa sehingga memunculkan perumusan sinthesa baru seperti yang terwujud dalam pembahasan dan analisis ini, maka sinthesa yang dapat ditarik dari turunan logis pembahasan adalah hukuman mati bukanlah sebuah kelayakan etis kontemporer ini, hukuman mati membebankan tanggung jawab terlampau berat atas nama kebebasan yang belum berwujud dan sebaliknya malah menghilangkan kebebasan yang telah terwujud (dengan mengeksekusi individu terpidana mati). Jadi, hukuman mati tidaklah etis diterapkan pada peradaban kontemporer ini, tidak etis karena dalam level praktis tidak mampu menjamin keberhasilan tujuannya yaitu angka kriminalitas tidak menurun , tidak dapat lepas dari prasangka tendensi balas dendam, dan yang paling fatal adalah menghilangkan kebebasan sang indivdu untuk mempertanggungjawabkan kebebasannya dengan memaksa memberi kematian sebagai pilihan tunggal pertanggung-jawabannya.


[1] Franz Magnis Suseno, 12 tokoh Etika Abad ke-20, Kanisius, 2000,  hlm 87

[2] Hukum yang kita bicarakan tidak selalu dikaitkan dengan hukum positif di zaman kontemporer bisa juga hukum adat, dll, lebih lanjut akan diuraikan pada pembahasan.

[3] Kebebasan dalam artian luas

[4] K. Bertens, Etika, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1993, hlm 98

[5] Tercatat di tahun 2006 sebvanyak 68 negara masih menjalankan hukuman mati

[6] Franz Magnis Suseno, 12 tokoh Etika Abad ke-20, Kanisius, 2000,  hlm 14

[7] Jack Raynolds, Understanding Existensialism, UK,  Acumen Publishing Ltd, hlm 94

Manusia dan Budaya


Kebudayaan adalah system makna yang terkandung dalam berbagai hasil karya manusia.“ Manusia adalah hewan yang belum terbentuk ” (Nietzsche). Manusia harus mempunyai kemampuan untuk membangun sendiri dunianya karena manusia ialah mahkluk cultural, bukan mahkluk natural yang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan (alam) secara naluriah.

Alam tidak dapat memenuhi kebutuhan manusia yang kompleks. Maka, manusia perlu bekerja untuk menghumanisasikan alam. Maksudnya, membuat alam menjadi bagian dari kehidupan manusia dengan mengubahnya menjadi sesuatu yang berguna. “ kerja memungkinkan manusia mendapatkan kepemilikan ” (Thomas Aquinas). “ kerja menunjukkan adanya distansi antara subjek spiritual dan objek material “ (Hegel). “ kerja dapat menjadi destruktif terhadap kebebasan manusia “ (Marx). Walaupun kerja dapat mebebaskan manusia, kerja juga dapat mengalienasi manusia dengan berbagai cara : aspek perasaan beban yang mendominasi, system pekerjaan itu sendiri, depersonalisasi dalam system kerja kolektif. Manusia bekerja untuk menguniversalkan manusia dan membantu manusia menemukan kesosialannya.

Relasi manusia dan alam merupakan relasi yang diperantarakan sejak teknologi ditemukan. Maka, terjadilah peralihan system kerja.

MANUSIA-PRODUKSI
MANUSIA-MESIN
MANUSIA-PRODUKSI

Hubungan antara manusia memberi makna dalam realitas ekonomis dilihat dalam berbagai aspek :

  • Pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Juga mengandung nilai etis karena tidak hanya dibatasi dalam hitungan fisik.
  • Esensi perwujudan manusia sebagai subyek. System ekonomi itu menentukan tersedia atau tidaknya lapangan kerja.
  • Persaudaraan dalam komunitas manusia. System ekonomi dapat menghambat ataupun menumbuhkan.
  • Kekuasaan. Penguasaan system-sistem ekonomi dapat menjadi kunci kekuasaan aspek lain.

Aspek – aspek kebudayaan :

  • Hubungan kebudayaan dan manusia à manusia mengikuti pola budaya yang ada dalam konteks sosiokultural, bukan oleh aspek biologis.
  • Kebudayaan itu sendiri dihasilkan, didukung, dan di teruskan oleh manusia
  • Kebudayaan merupakan kesepakatan bersama untuk digunakan sebagai norma dalam hidup, jadi kebudayaan digunakan sebagai kerangka pembentuk yang mengorganisir kehidupan.
  • Pengaruh kebudayaan dapat atau tidak disadari.
  • Kebudayaan memberikan unsur penting dalam realitas : pandangan hidup, alam pikiranà mempolakan pikiran dan mempengaruhi tindakan.

Pandangan hidup ialah sebagai penata konseptualisasi dalam berbagai struktur. Serta aplikasinya.

  • Struktur social, ekonomi, politik, pendidikan à pola sosila, organisasi.
  • Struktur linguistic à tutur bahasa
  • Struktur kepercayaan à penerapan nilai – nila religi
  • Struktur teknologi à penerapan kemahiran teknologi

Fungsi pandangan hidup :

  • Penjelasan mengenai suatu realitas
  • Evaluasional
  • Penguatan psikologis
  • Integrasi

Kebudayaan sebagai objek dari subjek tentu menghasilkan anekaragam budaya lain.Terdapat pula dominasi serta konfrontasi. Dapat dibedakan lapis budaya yang saling berinteraksi :

  • Teknologi
  • Etos
  • Inti

UNSUR – UNSUR KEBUDAYAAN

Kebudayaan sebagai penciptaan dan perkembangan nilai yang meliputi segala yang ada dalam fisik, personal dan social, disempurnakan untuk realiasasi tenaga manusia dalam masyarakat. Sehingga, kebudayaan bersifat dinamis, bukan statis. Karena dalam aplikasinya, manusia melanjutkan usaha membudaya dengan lebih sempurna.

  • Kebudayaan subjektif. Terdapat dalam perkembangan kebenaran, kebajikan dan keindahan. Diaplikasikan dalam : kesehatan jasmani, keceerdasan budi, ketrampilan.
  • Kebudayaan objektif. Disebut juga hasil kebudayaan. Disistematiskan menurut beberapa prinsip pembagian :
    • Ilmu pengetahuan à perkembangan ilmu pengetahuan harus mengikuti dinamika moral dan kebijaksanaan.
    • Teknologi à penciptaannya harus dijiwai kasih sayang yang universal, aplikasinya digunakan untuk memanfaatkan alam guna memenuhi kebutuhan manusia.
    • Kesosialan à dibedakan secara konseptual : statis dan dinamis
    • Ekonomi à primer, sekunder, tersier.
    • Kesenian à nilai rasa keindahan.
    • Agama à merupakan jawab manusia kepada panggilan tuhan di dalam alam dan rahmat.

Meditasi

Meditasi mungkin didefinisikan sebagai memikirkan terus menerus atas sesuatu atau tentang sesuatu. Sedikit banyak, oleh karena itu siapapun yang memikirkan terus menerus atas sesuatu mungkin dapat dikatakan terlibat dengan suatu meditasi. Jika kita ingin menjadi sesuatu, kita harus meditasi terhadap keinginan tersebut dan tidak ada yang lainnya lagi. Oleh karena itu jika tujuan kita adalah mencapai kenyataan atau menginginkan hasil yang dicapai menjadi satu dengan yang Paling Besar, maka obyek dari meditasi haruslah yang Paling Besar tersebut dan tidak ada lainnya lagi.

Meditasi adalah suatu proses. Ini adalah suatu proses dimana kita menjalankannya guna mencapai sebuah tujuan yang ingin dicapai, yaitu suatu tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya atau sudah dikodratkan. Meditasi adalah sebuah pelatihan yang menggunakan pikiran untuk tujuan mengatur pikiran dengan usaha kita. Meditasi adalah aktivitas yang paling penting, kalau kita intin membuat disiplin diri kita sendiri. Karena pada awalnya hal ini akan memungkinkan terjadinya disiplin mental, kemudian hal ini akan memungkinkan terjadinya disiplin fisik, mengatur kehidupan kita, memberi ketentraman di dalamnya, menghasilkan disiplin mental yang lebih besar dan lebih besar, menghasilkan dukungan terhadap dirimu sendiri, semacam perputaran yang menopang diri kita untuk membuat tujuan kita dapat dicapai. Oleh karena itu tanpa sedikit kedisiplinan tujuan tidak dapat dicapai. Jadi suatu tujuan memungkinkan untuk dicapai selama kita mempunyai kedisiplinan di dalam diri kita.

Jika tidak ada disiplin mental, disiplin fisik tidak dapat terjadi. Itulah mengapa kita meditasi. Untuk memperoleh pengaturan terhadap pikiran, membuatnya menjadi disiplin, membuatnya memungkinkan bagi kita untuk menggunakan pikiran kemanapun kita memilihnya, menggunakan pikiran, tidak menggunakan pikiran, menggunakan pikiran – dengan demikian mencapai 100 % kekuatan pikiran.

Membaca kemudian berpikir secara mendalam termasuk meditasi

Karena :

  • membaca kemudian memikirkan terus menerus atas sesuatu atau tentang sesuatu sama halnya dengan ketika melakukan meditasi.
  • Meditasi adalah suatu proses. Membaca kemudian berpikir secara mendalam juga termasuk sebuah proses.
  • Meditasi adalah sebuah pelatihan yang menggunakan pikiran untuk tujuan mengatur pikiran dengan usaha kita. Ketika kita membaca, kemudian kita berpikir secara mendalam mengenai hal tersebut, kita menggunakan pikiran kita dan berusaha mengatur pikiran kita untuk mengerti dan memahami serta terkadang mengkritik apa yang kita baca tersebut.
  • Membaca kemudian berpikir secara mendalam juga termasuk dalam kekuatan pikiran. Sama seperti ketika bermeditasi.

Maka, pantaslah jika dikatakan membaca kemudian berpikir secara mendalam termasuk dalam meditasi. Karena, meditasi bukan berarti hanya diam dan memerhatikan nafas, yoga, dll. Tapi, meditasi juga termasuk dalam kegiatan kegiatan positif lain yang menggunakan fokus pikiran dan hati.  Karena dalam bermeditasi, dapat digunakan berbagai objek untuk mendukung kegiatan  bermeditasi.