Category: Uncategorized


kolonisasi


Pada tahun 1947 seorang mantan insinyur AL USA bernama William Levitt mulai membangun kawasan suburban yang pada kemudian hari menjadi kawasan paling terkenal di USA. Ia menciptakan sebuah fenomena yang dampaknya tak terlupakan bagi warga Amerika utara : rumah petak suburban. Rumah petak Levitttown ini dibangun secara massal dan seragam dengan maksud keuntungan produksi yang maksimal dan dapat diproduksi dengan kecepatan yang luar biasa. Pada masa itu, pembangun hanya mampu membangun lima rumah per tahun, namun Levitt mampu membangun tiga puluh rumah per hari dengan harga yang tak terkalahkan. Metode Levitt ini kemudian langsung ditiru oleh para developer seantero Amerika Utara.

Lewis Mumford, seorang kritikus masyarakat menggambarkan daerah suburban ala Levittown sebagai rumah seragam yang tanpa bisa dibedakan, berbaris kaku pada jarak yang seragam, di jalan yang seragam, ditinggali oleh orang – orang dari kelas yang sama dengan penghasilan yang sama, serta kelompok usia yang sama. Mumford tentu saja naik pitam. Tidak hanya rumah, bahkan ketika model bisnis waralaba menjadi sangat populer, satu demi satu area kehidupan tampaknya menjadi korban kecenderungan homogenisasi kapitalisme. Hingga lima puluh tahun kemudianpun kecemasan ini menjadi semakin akut. Dengan berkembangnya globalisasi, banyak orang takut bahwa keseragaman budaya yang telah mengharu biru di AS akan menyebar ke seluruh dunia dan menghapus budaya non barat karena menyerap semua orang ke dalam jaringan tak pandang bulu dari kapitalisme konsumen yang menggila. Lalu, akan timbul pertanyaan. Benarkah kapitalisme mengandung kecenderungan homogenisasi?

Perumahan suburban model Levittown ini tentunya ini berdampak besar pada imajinasi populer sampai sampai banyak diskusi kritis mengenai masalah urban yang sama sekali terputus dari realitas suburban modern. Bahkan ketika perumahan Levittown ini berganti strategi dalam penjualan, masyarakat urban tidak langsung tahu. Perubahan strategi penjualan rumah Levittown ini berupa “opsi – opsi” yang pada akhirnya dapat dikatakan sebagai pemesanan rumah berdasarkan keinginan konsumen itu sendiri namun tetap dengan sistem produksi yang massal. Dampak teknik konstruksi yang fleksibel ini berkembang sedemikian rupa sampai orang tak lagi membutuhkan keseragaman untuk mencapai penghematan dana yang didapat dari teknik produksi massal. Hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa homogenitas yang dikait kaitkan dengan sistem produksi massal bukanlah ciri intristik “masyarakat massa” melainkan hanyalah tahap dalam perkembangan daya produksi. Jika teori ini benar, kapitalisme yang membutuhkan keseragaman konsumen demi penciptaan hasrat homogen guna mengatur surplus barang yang identik seerta diproduksi secara massal, namun pada kasus ini produksi massal tidak lagi mensyaratkan produksi barang yang identik, maka sudah tidak ada lagi alasan untuk menganggap bahwa kapitalisme membutuhkan keseragaman.

Advertisements

Entah Karl Marx  menyadarinya atau tidak, sampai tulisan ini dibuat, jauh hari setelah kematiannya di tahun 1883,  lebih dari satu abad yang lalu. Pemikirannya masih terus mempengaruhi seluruh penjuru dunia. Tanpa seorang Karl Marx tidak mungkin ada serangkaian revolusi yang akhirnya menyebabkan perpecahan antar utara dan selatan[1], tidak mungkin ada revolusi Lenin di Uni Soviet pada tahun 1917 yang menggulingkan sang Tsar yang agung menurut narasi feodalistis  tidak mungkin ada  ;  singkatnya kapitalisme yang dianggap Karl Marx sebagai musuh bagi peradaban secara umum belum dapat dikalahkan,classless society sebagai cita-cita sekaligus tujuan akhir pemikiran Marx sampai hari ini belum dapat terwujud. Sebaliknya Kapitalisme yang jadi musuh malah langgeng  bahkan malah semakin besar karena kapitalis jadilah classless society yang diidamkan Marx sebagai utopia.

Sekalipun pemikiran Karl Marx pada akhirnya dianggap masih belum dapat mampu lepas dari ranah utopia ke ranah praksis, pemikiran Marx masih terus diperbincangkan dalam upaya pembaharuan artinya jelas, konsepsi kapitalime sebagai musuh besar penderitaan kaum buruh maupun tentang ramalan kehancurannya, class society sebagai jalan keluar  masih diminati masih relevan dengan tuntutan adab yang selalu bergerak, seperti materialisme dialektis dalam kesejarahan yang dijunjungnya. Dalam pembahasan kali ini penulis membatasi analisis pada teori Karl Marx serta tawaran Antanio Gramscy dalam upaya pencarian kegagalan setelah serangkaian kegagalan Marxisme awal dan tentu berbagai kekurangan di dalamnya.

Serangkaian pemikiran Karl Marx dimulai dengan materialisme dialektisnya yang juga memperhatikan penyejarahan, di sini titik berangkat Marx dapat dipahami secara singkat bahwa sebenarnya society tidak lepas dari tahapan-tahapan penyejarahan yang terus berkembang dan berdialektis khas Hegelian; dimulai barbar society sebagai thesa, capitalism society[2] (anti-thesa), dan pada akhirnya cllassless society sebagai sintesis antar keduanya. Melalui pemahaman ini, arah pemikiran Marx jelas, yaitu bahwa setelah melewati tahap barbarian, society akan berjibaku di tahap capitalism society dimana kaum buruh/proletariat dibuat dengan sukarela menerima dan melanggengkan keinginan para pemilik modal, yang dapat muncul menurut Marx karena adanya kepemilikan pribadi celakanya kaum buruh tidak menyadarinya karena ada kesadaran palsu yang melekat padanya. Kesadaran palsu dilanggengkan kaum pemilik modal melalui ideologi yang bergema di ranah superstucture dalam masyarakat, yang pada akhirnya akan berpengaruh pada basis struktur masyarakat yaitu ekonomi. Adapun yang dimaksud sebagai suprasructure adalah institusi agama,pendidikan,media massa dan sebagainya[3]. Classless society akan dapat tercapai disaat kapitalisme menemui kehancurannya sendiri dan pada akhirnya kaum buruh akan menyadari bahwa selama ini mereka berada pada tatanan kesadaran yang palsu, false conciousness. Disini dapat disimpulkan bahwa ternyata ideologi menurut Marx telah salah membaca realitas akibatnya, hal ini dimungkinkan karena ideologi merupakan badian dari superstructure dan pada akhirnya ideologi membuat kesadaran tereduksi.Jelas juga “kejahatan” kapitalisme yang dimaksud oleh Marx, yaitu di saat kaum buruh yang menerima dengan sukacita segala realitas yang ada dan akhirnya terasing dengan kerja yang seharusnya menjadi wujud aktualisasi diri manusia[4] karena ia terasing dengan komoditas yang ia ciptakan.

Sekilas memang pemikiran sekaligus ramalan Karl Marx soal munculnya classless society beriringan dengan kehancuran kapitalisme seakan cukup rigit, bahkan sempurna. Namun perihal kegagalan revolusi yang mendasarkan pada konsepsi Marx terkait  tidak lagi dapat dipungkiri. Bahwa mungkin ada kesalahan akan prakteknya ataupun bahkan penafsirannya pada pembahasan kali ini terpaksa penulis singkirkan, hal tersebut tidak lain karena tanpa kesalahan di level praktispun banyak pemikir yang merasa ada kekurangan mendasar pada konsepsi Marx dan dalam peembahsan kali ini penulis mencoba memaparkan apa saja kekurangan dari konsepsi Marx atas dasar kerangka pikir Antonio Gramscy.

Antonio Gramscy, dalam kritiknya akan konsepsi Marx yang telah dibahas di atas, memulainya dengan menjabarkan bahwa Marx telah salah menganalisa  letak sebenarnya dari ideologi. Ideologi menurut Marx sesungguhnya merupakan false conciousness (kesadaran palsu) yang sesungguhnya serat kepentingan, dalam hal ini adalah kepentingan kaum pemilik modal. Lebih jauh menurut Karl Marx, ideologi terletak di suprastructure walaupun ideologi sebenarnya merunut deteminasi dari basic structure. Menurut Gramscy letak sesungguhnya dari ideologi yang telah menyebabkan kesadaran palsu bukanlah merupakan gagasan apalagi determinasi dari basis ekonomi melainkan menyangkut tuturan kata,sikap dalam ranah keseharian, Gramscy membawa ideology pada practical things bukan lagi pada tatanan konseptual. Inilah kritik pertama Gramscy terhadap Marx, namun kritik pertama ini punya implikasi lanjutan, sebagai konsekuensi logisnya dan akan mendasari kritik-kritik selanjutnya. Yang selanjutnya dikritik oleh Antonio Gramscy adalah tidak ada lagi kesadaran partikular, kesadaran kelas. Alasan Gramscy adalah ideologi yang katakanlah membentuk kesadaran (palsu) berada pada practical things, yang kemudian menunjuk popular conciousness .Popular conciousness mengindikasikan bahwa kesadaran yang ada di sini adalah kesadaran populer, artinya milik semua orang tanpa memandang kelas. Jadi jelaslah mengapa Gramscy dapat mengatakan bahwa tidak ada kesadaran kelas.Pertanyaan selanjutnya adalah, kalau ruang ideologi hanyalah pada ruang popular conciousness lalu bagaimana ideologi mampu menjerat ruang-ruang lainnya sehingga kapitalisme bisa berjalan sebagai totalitalitas kemasyarakatan (society). Menjawab pertanyaan itu, Antonio Gramscy menawarkan konsepsi hegemoni sebagai jawabannya. Menurutnya ideologi dapat melanggengkan cengkramannya dengan bantuan hegemoni yang menurutnya bisa berupa hegemoni sebagai coercive apparatus (polisi, tentara, dll)[5] namun tujuan tetap sama yaitu dengan jalan memenangkan sekaligus menguasai konsepsi (ideas) melalui persetujuan. Menurutnya letak hegemoni berada dalam ranah civil society, bukan pada political ataupun economics. Keberadaan hegemoni[6] mengindikasikan keberadaan otoritas yang mneciptakannya sekaligus menggunakanya. Menurut Gramscy, hegemoni yang bekerja di semua aspek ini mempostulatkan penciptanya sekaligus pengaturnya.hegemoni terinternalisasikan dalam diri individu sehingga keberadaan The ruling authority[7] dapatlah dilacak. Namun harus dipahami bahwa sekalipun Gramscy memperkenalkan dua macam hegemoni, ia cenderung menitikberatkannya pada hegemoni yang bergerak pada dan sebagai bermacam-macam institusi dari civil society bukan sebagai coercive apparatus. Seperti apa yagn tercermin dalam kutipan ini : “What we can do, for the moment, is to fix two major superstructural ‘levels’: the one that can be called ‘civil society’, that is the ensemble of organisms commonly called ‘private’, and that of ‘political society’, or ‘the state’. These two levels correspond on the one hand to the function of ‘hegemony’ which the dominant group exercises throughout society and on the other hand to that of ‘directed domination’ or command exercised through the state and ‘juridical government’.”[8]

Perbedaan antara Karl Marx dan Antonio Gramscy yang lain adalah mengenai jalan menuju tujuan mereka yang sama yakni runtuhnya kapitalisme dan kemunculan classless society sebagai gantinya. Menurut Marx, seperti yang telah diuraikan pada bagian awal pembahasan ini, revolusi dalam upaya mencapai tujuan akan menunngu runtuhnya kapitalisme akibat sitemasi kapitalisme itu sendiri[9] baru proletariat mampu menyadari kalau selama ini mereka terjebak dalam false consiousness yang sama sekali tidak berkorespondensi dengan realitas material kemudian melalui revolusi itu classless society barulah dapat terbentuk. Sebaliknya, Gramscy berpendapat bahwa revolusi yang diidamkan dapat tercapai  tidak hanya dengan satu jalan, karena sekalipun ideologi telah dilangggengkan dengan hegemoni dari kepentingan kaum pemilik modal sejatinya masih terdapat rongga. Rongga tersebut tidak lain adalah ruang dimana organic intelectual dapat mengisinya,yang kemudian dapat memimpin perlawanan. Disinilah pentingnya  peran partai politik[10] menurut Gramscy yakni mengisi celah sempit tersebut dan mempersiapkan organic intelectual yang diharapkan menjadi penyadar bagi proletariat dan memahami sekaligus menemukan kesadaraan kelas sesunggunya ataupun kepentingan ekonomi mereka. Sehingga pada akhirnya organic intelectual kaum buruh akibat telah memiliki kesadaran yang sesungguhnya dan mampu mengidentifikasi hegemoni yang menjerat mereka selama ini, berangkat dari situ kaum buruh sesuai dengan terminologi yang diperkenalkan Antonio Gramscy terlebih dulu dipersiapkan sebelum pada akhirnya bermanoevre pada perang sesungguhnya, revolusi. Jadi, menurut Gramscy upaya mewujudkan revolusi yang diidamkan tidak berhenti samapai menunggu kegagalan kapitalisme,melainkan haruslah ada tindakan aktif yang pada akhirnya secara tidak langsung akan menetapkan kapan revolusi berlangsung berdasar pada kesiapan kaum buruh bukan lagi ditentukan oleh blunder kaum kaiptalis. Ideologi jelas bukanlah satu-satunya cara.

Apa yang membuat Antonio Gramscy begitu berbeda dengan konsepsi awal Marx adalah, Gramscy menwarkan terminologi dalam pemikirannya yang lebih dalam tendensi kedekatan akan aspek kultural yang juga menekankan aspek moral dan intellectual tidak melulu lagi layaknya Karl Marx yang terlalu menekankan aspek ekonomi sebagai keutamaan pemikirannya. Gramscy menolak determinisme ekonomi yang mekanistis. Namun sekalipun pemikiran Gramscy dalam upaya penyempurnaan terhadap apa yang dianggapnya “kurang” dari konsepsi Marx, apa yang ditawarkannya sebagai jalan keluar ternyata masih mengandung berbagai kelemahan terkusus permasalahan intelectual organic yang dipersiapkan lewat rongga dari heggemoni kaum pemiklik modal oleh partai komunis, di rongga itu diharapkan partai komunis mampu mempersiapkan, namun sejauh mana Partai Komunis memberikan didikan yang “benar-benar benar”. Karena bukankah dengan penggantungan harapan pada partai komunis seperti yang diutarakan Gramscy sama artinya mempercayai bahwa Partai komunis layaknya Dewa yang mampu memutus dengan kesempurnaan, paling tidak mana yang baik dan mana yang buruk bagi masyrakat. Tidak hanya sampai disitu, ada keraguan bagaimana partai komunis mampu lepas dari jebakan akan hegemoni yang dikritiknya,hegemoni yang sarat kepentingan satu pihak dan “memaksa” pihak lain.

Berangkat dari apa yang telah dijabarkan sepanjang pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa ternyata Marx dan Gramscy sepakat soal menempatkan ideologi dan kapitalisme sebagai tantangan utama menuju revolusi, bahwa kemudian Gramscy mmenambahkan tema hegemoni tetap dalam kesamaan dengan pemikiran Marx. Namun, perbedaan antar keduanya layaknya dua kutub berbeda, yang harus digarisbawahi adalah ternyata perbedaan yang sebenarnya berangkat dari kesamaan keduanya bisa muncul karena penafsiran yang berbeda,  setidaknya ada satu kesamaan yang pada akhirnya tidak tercerna menjadi perbedaan, yakni menolak akan keberadaan sesuatu dalam nilai mutlak dan pada akhirnya mengesampingkan keberadaan sang lain, yang kemudian hari kita dapati menjadi cirikhas era posmodern.


[1] Memang acuan geografis, namun tidak sebatas itu melainkan juga karena perbedaan ideologi antarnya.

 

[2] Dalam artian society yang realitaasnya diisi kesadaran palsu , kesadaran yang dibentuk kapitalist

[3] Santoso, Listiyono. Dkk. 2007, Epistemologi kiri,Jogjakarta:Ar-Ruzz Media. Hlm26

[4] Hal ini sejalan dengan pandangan Marx terhadap realitas, bahwa realitas sesungguhnya hanya terdiri soal material belaka, Matterialisme sebagai junjungan ontologis pemikirannya.

[5] Routledge Ensclopedia of philosophy. Hlm 3227

[6] Hegemoni dalam penekannya mengidentikan kata ini sebagai kata kerja, sehingga penggunaan kata hegemoni disini tidak mungkin dalam tendensi pasif.

[7] Dalam hal ini adalah kaum pemilik modal.

[8]

[9] Yaitu di saat kapitalisme menggiring penggantian tenaga buruh dengan mesin sehingga buruh dirumahkan, tidak mendapat gaji akan kehilangan daya belinya. Sehingga pada akhirnya akan membuat surplus supply yang dasyhat namun demmand yang minimalis.

[10] Partai politik disini mengacu pada partai sosialis dan partai komunis Italia, Gramscy telah mencoba jalan ini dengan terlibat langsung, bergabung dengan partai sosialis di awal perjalanan politiknya maupun partai komunis Italia dimana ia akhirnya menjabat sebagai Sekjen partai tersebut sebelum dipenjara oleh rezim facis pimpinan Musolini.


Membicarakan pendidikan tentunya bukan merupakan sesuatu yang asing, kata pendidikan telah mampu membuat kita memasuki sekolah sebagai upaya menjadi terdidik, kata pendidikan juga telah mampu membuat strata; antara yang terdidik sebagai strata atas sedangkan tidak terdidik menjadi strata bawah. Berangkat dari implikasi yang mungkin diiciptakan, pertanyaan selanjunya adalah apa itu pendidikan yang dengan kehadirannya bisa menjadi alasan yang membuat kita bergerak dalam tata keniscayaan yang termuat di dalamnya. Kata pendidikan secara harafiah berasal dari kata dasar “didik”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga terbitan Balai Pustaka mengartikan pendidikan sebagai perbuatan (hal, cara, dsb) mendidik; pengetahuan tentang mendidik[1]. Definisi yang ditawarkan oleh KBBI  memang kurang mencukupi, pasalnya pembahasan dalam filsafat pendidikan tidak akan berhenti sebatas pengertian harafiah karena pengertian harafiah yang selama ini dimengerti masyarakat mengartikan pendidikan cenderung hanya pada arti sempit saja yakni sebagai proses belajar mengajar di dalam lingkungan sekolah. Sedangkan dalam “Philosophy of Education”  menyatakan pendidikan tidak hanya sebagaimana yang ada di sekolah, melainkan juga dalam arti luasnya yakni segala proses kedirian manusia yang selalu dalam kemenjadian (becoming-ness), juga sebagai proses pembebasan. Bahwa ternyata dalam pembahasan kali ini penulis memfokuskan analisis terhadap pendidikan dalam arti sempit adalah konsekuendi dari kerangka pikir yang penulis pergunakan yaitu behaviorisme, yang kurang lebih sangat signifikan keberadaannya pada pendidikan dalam arti sempit, sekalipun begitu bukan sama sekali berarti bahwa pendekatan behaviouristis tidak dapat digunakan dalam pendidikan dalam arti luas. Jadi, pendidikan selalu berada dalam tendensi yang menghantar pada muara yang ingin meningkatkan derajat kemanusiaan dari manusia, seperti yang tertuang dalam kalimat berikut:

The unexamined life is not worth living for a human being”[2]

Kalimat yang dikumandangkan Sokrates tersebut menekankan dua hal penting yang akhirnya menjadi pendasaran dalam perjalanan sejarah filsafat sampai hari ini; penekanan pertama yang dapat ditarik dari kalimat tersebut adalah bahwa manusia memilki peranan penting dalam apa yang disebutnya dalam rangkai univers (mikrokosmos maupun makrokosmos) dan yang kedua, berangkat sebagai runutan penekanan pertama adalah sejatinya kehidupan manusia hanya dan akan berarti apabila manusia menjunjungnya sebagai serangkaian uji yang dalam tata keniscayaan membawa kebaikan yang lebih setiap uji. Inilah pendidikan dalam ranah filosofis, yang walaupun “hanya” menjadi minor dalam topik filosofis namun  implikasinya sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia dalam konteks human being. Jadi jelaslah pendidikan adalah sebuah proses menjadi, dimana manusia digiring ke tingkat yang lebih tinggi kemanusiannya. Juga dalam semangat yang sama yang dijunjung socrates, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yakni Ujian Nasional sebagai pamungkas dari runutan teknologi yang dijunjungnya,sadar tidak sadar. Lalu yang menjadi persoalan apakah Ujian Nasional yang perhelatannya selalu menjadi ranah yang mengundang perdebatan selaras dengan tujuan awal pendidikan , inilah yang akan menjadi pembahasan kali ini. Penulis akan mencoba menelaah dan menalar keberadaan Ujian dengan pendekatan behaviouristik sebagai sarana analisisnya.

Tawaran Behaviorisme: Teknologi dalam Pendidikan

Sekalipun mungkin definisi pendidikan dapat diterima secara universal, namun sama sekali berarti bahwa permasalahan terkait pendidikan sebagai proses menjadi akan memiliki acuan tuunggal. Sebaliknya, pertanyaan lanjutan yang muncul mengenai bagaimana proses menjadi (pendidikan) dapat dijalankan dengan baik menjadi pembahasan utama dalam filsafat pendidikan, bukan lagi pendidikan sebagai narasi deskriptif. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, penulis akan menggunakan behaviourisme sebagai pisau analisis. Sebelumnya haruslah apa yang dimaksud dengan behaviourisme. Behaviourisme, seperti yang tertempel pada namannya menitik beratkan segi sikap dan perilakunya (behave) dalam memandang manusia, berangkat dari pemahaman tersebut behaviorisme meyakini bahwa segala perilaku ataupun kelakuan manusia seluruhnya adalah soal determinasi, manusia sebagai salah satu organisme akan berkelakuan ataupun bertindak sebagai respon dari apa yang masukan dari lingkungan sekitarnya, tindakan ataupun respon dari stimulus yang berasal dari luar dirinya, lingkungan sekitarnya itu adalah keluarannya. Secara singkat, behaviourisme menekankan pada; stimulus-respons, pengkondisian, reward/punishment sebagai kerangka utama dalam pendidikan[3]. Pendasaran B.F Skinner berawal dari percobaan yang dilakukan Ivan Petrovitish Pavlov dengan anjing sebagai medianya, secara singkat eksperimen dari Pavlov dibagi dalam tiga tahapan yakni :

  • Unconditional stimulus, dimana dalam tahap ini anjing diberi makan tanpa ada stimulus lanjutan, anjing diberi makan seperti pada umumnya.
  • Conditional stimulus, pada tahapan ini Pavlov sebelum menyediakan makanan bagi sang anjing membunyikan bel terlebih dahulu, dan dilanjutkan sebagai pembiasaan. Jadi, sebelum anjing tersebut diberi makan selalu dibunyikan bel sebagai stimulusnya.Disini anjing telah mulai dikondisikan, dibiasakan bahwa setiap bel berbunyi pasti ada makanan.
  • Conditioning stimulus, dimana Pavlov bereksperimen dengan membunyikan bel sebagai stimulusnya tanpa memberikan makanan pada anjing tersebut, dan ternyata dengan stimulus bel telah mampu membuat enzim-enzim pencernaan sang anjing mengalir sekalipun tanpa ada makanan.

Yang hendak disampaikan dalam percobaan yang dilakukan Pavlov adalah bahwa ternyata refleks terkondisi dapat dimanipulasi, sehingga didapatlah kesimpulan bahwa refleks-refleks juga dapat dilatih, dikondisikan, dikembangkan secara buatan, dengan kata lain ada proses belajar disini dengan menyertakan pengkondisian.

Berangkat dari pemahaman tersebut B.F Skinner menyatakan bahwa manusia pun serupa,semua organisme pun pasti begitu. Konsekuensi lanjutan terkait dengan pembahasan kali ini yakni pendidikan adalah pendidikan sebagai proses, sebagai pembelajaran bukan lagi menitik beratkan pada aspek kognitif yang terkandung dalam diri manusia, melainkan manusai haruslah dipahami sebagai organisme yang memiliki respon instingtual namun tidak lebih adalah tabularasa yang layaknya kertas putih bersih adalah kekosongan dalam internal kediriannya, sehingga aspek mental dalam kedirian individu sudah tidak relevan lagi keberadaannya kalau ingin mencapai pendidikan yang baik. Pendidikan yang baik hanya dapat dicapai apabila ada teknologi yang mampu mengatur dan mengarahkannya, dimana pendidikan tersebut dalam titik berat haruslah berangkat dari observasi terhadap stimulus-respon yang  objektif dan terukur dengan baik sehingga akan didapat stimulus yang dapat menghasilkan respons yang tepat dan sesuai dengan apa yang hendak dicapai pendidikan, jadi bukan permasalahan kognitif apalagi kecendrungan manusia dalam keotonomannya, inilah teknologi yang ditawarkan kerangka behavioristik B.F Skinner untuk dapat juga diaplikasikan pada manusia sebagai proses pendidikannya.

Ujian Nasional: Sebuah pamungkas teknologi dalam Pendidikan

Ujian Nasional merupakan agenda tahunan yang diselenggarakan di bawah tanggung jawab Departemen Pendidikan Nasional, yang mana menjadi penentu kelulusan seorang siswa setelah melewati masa studinya kurang lebih 3 tahun[4]. Setiap siswa yang lulus dari ujian nasional baru dapat dikatakan lulus dari serangkaian masa studinya dan mendapat tanda kelulusan yang berupa ijasah dari Departemen Pendidikan nasional. Artinya, keberadaan ujian nasional masih diharapkan dapat menjadi pamungkas bagi rangkaian teknologi mutakhir yang telah diselenggarakan selama tiga tahun. Sekalipun keberadaan Ujian Nasional sebagai agenda tahunan bagi Indonesia, namun tetap saja menuai kritik yang tiada habisnya. Namun dalam pembahasan kali ini penulis tidak akan membahas segala perdebatan tersebut melainkan menghadirkan wacana Ujian Nasional sebatas upaya memperkenalkannya sebagai salah satu rangkaian akhir dari runut teknologi yang mana mencoba mengatur segala prilaku siswa terkait.

Seperti halnya teknologi elektronik yang mempunya sistemasi yang kompleks namun selalu bergerak dalam tata keniscayaan, teknologi dalam pendidikan juga serupa. Dalam artian ini, pendidikan juga membutuhkan perangkat dan sistemasi yang layak sehingga pada akhirnya dapat mencapai tujuan akhirnya. Seperti yang telah diutarakan sebelumnya bahwa ternyata keutamaan dari teknologi dalam pendidikan memang dalam cakupan stimulus-respons, namun dalam tuntuan behaviouristik yang cenderung positivis dan empirik dibutuhkan suatu dalam wujud yang konkret, nyata. Artinya dalam rangka pencapaian tujuan akhir mrnurut pendekatan behaviouristik dibutuhkan sistemasi yang mampu menghasilkan data dalam wujud yang empirik dan terukur dalam upaya menganalisa agar dapat dikawal guna mencapai tujuan akhirnya. Sehingga keberadaan ujian nasional dalam kerangka behaviouristik adalah mutlak adanya, karena ujian nasional adalah momentum guna mencapai data-data sekaligus menjalankan fungi lainnya.  Adalah Ujian Nasional yang penulis pikir mencukupi kriteria tersebut, namun haruslah juga dipahami bahwa Ujian Nasional merupakan hanya merupakan salah satu bagiannya saja, dengan kata lain Ujian Nasional mengandung sifat parsial bukan mencakup semua tubuh dari teknologi yang kita bicarakan karena seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa ujian nasional merupakan runut pamungkas atau puncaknya saja.

Sebelum berangkat lebih jauh, haruslah dimengerti bahwa teknologi yang penulis bicarakan merupakan serangkaian tekhnik yang diharapkan mampu menghasilkan satu respon dari siswa yang dianggap baik, dalam acuan pendidikan faktual di Indonesia hal ini berarti menciptakan siswa yang bisa bertahan (survive) dalam setelah kelulusan, dalam artian ini adalah siswa yang memiliki kompetensi dasar dari permintaan dunia kerja, sistem dari teknologi yang dimaksud disini adalah kurikulum dalam pendidikan itu sendiri. Selain itu harus dimengerti pula bahwa ujian nasional juga menjalankan fungsi sebagai sistemasi yang mampu menghasilkan statistik betapa besar kementakan suatu kelakuan[5]. Jadi, ujian nasional kurang lebih memang berfungsi untuk menghasilkan data yang kemudian dari data tersebut dapat dianalisis apakah sistemasi yang terkandung dalam teknologi pendidikan selama kurang lebih tiga tahun masa studi siswa sudah tepat atau malah tidak berhasil. Berangkat dari pemahaman tersebut wajar saja ujian nasional hanya mencakup mata pelajaran tertentu tanpa menyertakan mata pelajaran lain yang karena memang paham behaviouristik yang selama ini dianut mengharuskannya mencapai suatu yang terukur dan konkret sehingga mental ataupun afeksi siswa sudah tidak relevan lagi di dalamnya.

Selain itu keberadaan ujian nasional juga mempertegas adanya enforcement yakni secara harafiah kurang lebih diterjemahkan sebagai penguat, yang mana terdapat penguat yakni penguat positif (reward) dan penguat negatif (punishment). Tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan Tyodor Dostyevski pada “Crime and Punishment” bahwa sejatinya peran punishment ataupun enforcement dalam hal ini baik enforcement yang positiv ataupun enforcement yang negativ adalah bukan sekedar menghukum, akan tetapi mempertegas mana yang dianggap menyimpang dari tujuan dan mana yang sesuai. Berangkar dari situ, individu pada akhirnya akan tahu ataupun sekedar terbiasa dengan tujuan yang selama ini hendak dijunjung. Selama masa studi siswa yang kurang lebih tiga tahun tentu sudah akrab dengan konsepsi ini, siswa yang mendapat nilai bagus akan mendapat penghargaan berupa pujian ataupun piala dalam bentuk nyatanya, sedangkan siswa yang dianggap memberi respons tidak sesuai (dalam artian ini mendapat nilai jelek ataupun tidak sesuai dengan sistemasi yang sudah ada ) akan diberi hukuman berupa teguran lisan ataupun tidak naik kelas., dalam konteks ujian nasional siswa yang dianggap merespon secara tepat pasti akan mendapat nilai bagus dan lulus, respons yang dibicarakan disini adalah rajin belajar, mendengar apa yang disampaikan pendidik, sebaliknya siswa yang memiliki respon malas belajar sekalipun kreatif akan diluruskan kembali ke tujuan awal dengan “punishment” (hukuman). Jelas bahwa ternyata tidak terelakan bahwa sesungguhnya ujian nasional juga tetap menjadi suatu eksperimen belaka, data yang dihasilkan ujian nasional akan membberi informasi bagi “pengontrol” yang dalam hal ini adalah pembuat kurikulum untuk menjawab pertanyaan apakah kurikulum yang dipakai selama ini sudah mumpuni atau malah gagal. Jadi sebenarnya apa yang hendak dicapai dari teknologi pendidikan disini adalah upaya dari manusia yang ingin kelakuannya dikontrol dalam hal ini melalui pendidikan agar kelakuan manusia yang sebenarnya “hanyalah” sekedar respon tidak lagi dihasilkan oleh faktor lingkungan acak atas nama kebebasan, namun apa yang akan menstimulus respon siswa dicoba dirancang sedemikian rupa agar rasional, tidak lagi secara acak.

Konsekuensi Pemdidikan dalam kerangka Behaviouristik

Pendidikan tipe behaviouristik dengan segala kecendrungannya telah membawa beberapa implikasi lanjutan yang tidak dapat terhindari. Implikasi tersebut yang telah disinggung pula secara singkat dalam pembahasan sebelumnya antara lain adalah; karena sistemasi pendidikan yang sedemikian rupa ketat telah mengabaikan aspek kedirian dan kecendrungan pribadi telah membuat siswa kehilangan kreatifitasnya dan bahkan aspek kritis dari siswa telah hilang begitu saja. Proses belajar mengajar yang dimungkinkan pun menjadi proses yang satu arah, yakni dari pengajar yang “penuh” kepada siswa yang dianggap kosong, artinya jelas pengalaman kedirian siswa dan tendensi pribadi dari siswa tidak diperhitungkan sejauh tidak ada relevansinya dengan kurikulum.

Lebih jauh, manusia otonom yang selama ini kita kenal dalam perjuangan kaum eksistensialisme pun telah dinegasikan dengan sendirinya, hal tersebut dikarenakan aktualisasi diri hanya dapat dilakukan melalui jalan yang seragam. Siswa yang baik hanya ada satu jenis, yakni siswa yang mengikuti sistem dengan baik, dalam kaitannya dengan pembahasan ini sama artinya dengan mempostulatkan ujian nasional sebgai indikator keberhasilan seorang siswa selepas ujian nasional ataupun sistemsi pendidiakan tersebut sudah sempurna ataupun malah tidak mengakomodir beberapa aspek dalam kemanusiaan. Pada akhirnya kebebasan tiap individu pun telah lenyap, karena opsi untuk mengaktualisasi kebebasan individu telah ditutup atas nama tujuan yang belum tentu disepakati tiap individu, akan tetapi tiap individu haruslah mengikutinya, apabila tidak ia akan diberi negative enforcement.Kurang lebih tercermin dari apa yang dikatakan Jean-Jacques Rousseau dalam Emile, Book I[6]: “Everything is good as it leaves the hands of the Author of things;

everything degenerates in the hands of man”. Semua kebaikan hanya terpusat berasal dari sang pembuat kurikulums sebagai pengontrol laku pendidikan dalam keseharian, namun di saat tangan individu mencoba menggugatnya maka seakan-akan hal tersebut malah terkesan menjadi kemunduran. Apa yang hendak ditegaskan adalah bahwa individu telah kehilangan akses terhadap apa yang diinginkannya, semua hanya terpaku pada kurikulum yang ada.

Kesimpulan

Apa yang dapat disimpulkan dari pembahasan di atas adalah pendidikan dalam kerangka behaviouristik tidak relevan lagi membicarakan konsepsi terkait mental manusia. Menurutnya pendidikan harus bergerak sebagai sebuah teknologi yang mampu mengatur dan mengarahkan perilaku manusia menuju kebaikan, kebaikan disini berarti apa yang mampu membuat manusia survive menghadapi dunia kerja selepas pendidikan, mempertahankan hidupnya. Dengan kata lain manusia haruslah dipandang tidak lagi sebagai manusai otonom, jangan lagi membicarkan kehendak manusia karena hal tersebut hanya akan membawa manusia pada kekosongan belaka, tidak ada jawaban yang dapat dicapai apabila pendidikan berkutat disitu padahal tugaas analisis ilmiah adalah menjelaskan bagaiman kelakuan seseorang sebagai sistem fisik dengan kondisi perkembangan manusia dan dengan kondisi-kondisi kehidupan individu masing-masing.

Namun ada kelemahan dari sistemasi pendidikan dalam kerangka behaviouristik juga tentunya ujian nasional sebagai tahapan akhirnya yakni pengontrol, pembuat kurikulum pada akhirnya akan menjadi patokan utama dalam menentukan mana indikator dan mana komponen yang tepat demi kebaikan bersama sebagai tujuan akhir tidak terkontrol, dalam artian kita akan kesulitan untuk menemukan bagaimana cara untuk mengontrol si “pengontrol”. Konsekuensinya si pengontrol dalam hal ini adalah pembuat sistemasi pendidikan haruslah sempurna, karena apabila tidak ia akan menggiring semua unsur dalam pendidikan ke jurang kehancuran ataupun dapat memanfaatkannya dengan kepentingan tertentu dan kritis yang selama ini menjadi pengoreksinya telah diluluhlantahkan sehingga tiada yang bisa bergerak apabila terjadi penyelewengan.

Pada akhirnya yang harus dipahami adalah sistemasi pendidikan yang menjadikan ujian nasional sebagai ujian nasional sebagai ujung tombkanya hanya akan berhasil apabila ujian nasional maupun ranah pendidikan dijalankan seperti seharusnya, adanya kebocoran soal, guru yang bisa disogok akibat rendahnya upah luput dari analisa behaviorisme, keadaan faktual ini membawa kesan utopis dari cita-cita pendidikan behaviouristik. Jadi penalaran yang penulis coba lakukan sejauh pembahasan kali ini ternyata membawa kesimpulan bahwa dengan segala resiko dan kelemahannya sistemsi pendidikan behaviouristik belum dapat dijamin prasyarat awalnya bagi dimensi pendidikan bangsa ini.


[1] Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga. hal 291

[2] Dalam Plato, Apology 38A

[3] Disampaikan M. Fuad Abdilah dalam ceramahnya sebagai rangkaian sesi perkuliahan mata kuliah filsafat pendidikan pada 10 Maret 2010

[4] Sekalipun Ujian Nasional juga diselenggarakan pada jenjang Sekolah dasar, Sekolah Menengah Pertama, juga Sekolah Menengah atas, karena keterbatasan ruang dari pembahasan ini maka penulis hanya akan memfokuskan Ujian Nasional dalam konteks di jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA)

[5] Frans Magnis Suseno, 20 Tokoh Etika abad ke 20 hlm 132

[6] Jean-Jacques Rousseau, Émile, Book I, trans. A.Bloom New York: Basic Books, hlm. 37, 1979.


Nampaknya tidak berlebihan saat Martin Heidegger, salah seorang filsuf Jerman,  mengatakan bahwa tiap manusia terlempar ke dunia. Dikatakan terlempar karena tiap individu, setelah mereka dilahirkan pada akhirnya harus menghadapi dunia sekitarnya  tanpa kesiapan, inilah penjejakan awal manusia dalam menapaki realitas dunia. Akibat pengkondisian ketidaksiapan sang subjek dalam mengadapi dunia inilah yang membuat manusia ditempatkan pada posisi yang selalu harus diesesali sekaligus diterima suka tidak suka; yaitu ketika seorang individu harus menerima kehadiran individu lain. Ketidaksiapan itu membawa manusia pada suatu momen dimana ia merasakan suatu keterasingan.

Sekalipun alienasi seringkali dibicarakan dalam konteks eksitensialisme, termasuk Heidegger yang sebelumnya penulis singgung pada awalan pembahasan ini, pembahasan alienasi bukanlah eksklusif milik eksistensialisme semata. Bahwa memang eksistensialisme menaruh tema alienasi dalam pembahasan utamanya, bukanlah berarti menegaskan ekslusivitasnya mengingat berbagai disiplin ilmu juga menjadikannya sebagai salah satu pusat pemikirannya; psikologi modern; Sosiologi. Namun dalam pembahasan kali ini penulis akan mencoba membahas alienasi yang berangkat dari pemahaman Karl Marx yang penulis pahami menekankan alienasi dalam kaitannya dengan kehidupan sosial, menyinggung hubungan individu dengan relasi sosialnya, mengingat pembahasan ini adalah upaya dalam pemenuhan dalam menyelesaiakan studi mata kuliah filsafat sosial.

Marx seperti yang dibentangkan dalam karyanya Economic and philosophical manuscript (1844) mendeskripsikan alienasi sebagai proses konkretisasi hakihat batin manusia yang kemudian menjadi barang mati, dan menceraikan manusia yang satu dari yang lain[1].  Sekilas memang deskripsi alienasi yang Marx jabarkan memang mirip deskripsi umum yang memahami alienasi sebagai perasaan keterasingan seorang individu dari sesuatu. Namun yang membedakan Marx dengan pemahaman umum tersebut adalah Marx tidak berhenti memahami alienasi adalah keterasingan individu lainnnya, Marx juga mendefinisikan keterasingan dari dirinya sendiri. Untuk menemukan kediriannya seorang individu haruslah mengaktualisasi diri, yaitu dengan dengan jalan kerja (works). Asumsi dasar Marx berangkat dari materialisme yang ia junjung, bahwa dunia dan realitas sebenarnya berasal dari “matter”, tersusun atas kebendaan sehingga jalan untuk menemukan kedirian[2] adalah berkaitan dengan kebendaan pula, yaitu dengan meng-alamiahkan manusia dengan kerja. Dengan kata lain kerja disiini bukanlah suatu proses yang menghasilkan produksi belaka, namun juga merupakan penegasian dari alienasi. Bahwa memang pada akhirnya ternyata kerja tidak lagi menjadi aktualisasi melainkan hanya sebagai proses produksi belaka merupakan akibat dari kekangan kapitalisme, bagaimana kapitalisme dapat mengekang individu serta apa implkasi lanjutan dari asumsi Marx akan kita bahas pada bab selanjutnya.

Kapitalisme sebagai sumber Alienasi

Lebih jauh, apa yang menjadi “perhatian Marx yang mendasar ialah gaji para buruh dari hasil produksi mereka, alasan yang membuat Marx melihat bahwa ada bentuk alienasi dari aktivitas perburuhan mereka. Pada Marx, alienasi secara mendasar mengacu pada beberapa jenis aktivitas …”[3].  Berangkat dari pernyataan di atas, dapat dimengerti bahwa Marx secara gamblang menyatakan bahwa korban alienasi akibat kapitalisme adalah kaum buruh, sebaliknya kaum pemilik modal adalah pihak yang paling dianggap bertanggung jawab atas alienasi kaum buruh akibat kepentingan kelasnya. Impliksi lanjutannya adalah Marx menangkap alienasi dalam 4 bentuk utama yang diakibatkan keberadaan kapitalisme modern  yang berimbas bagi kaum buruh yang antara lain :

Alienasi pekerja dari barang – barang hasil produksi mereka,

Relasi antara buruh dan barang produksinya ialah ketika buruh tersebut menghasilkan barang tersebut untuk mereka sendiri, sedangkan para buruh yang teralienasi menghasilkan barang untuk diberikan pada sebuah kekuatan asing, yaitu kekuatan kapitalisme, yang bukan saja hanya mengambil barang barang produksi mereka tetapi juga mengubahnya menjadi suatu bentuk yang mengindikasikan kekuatan asing yang melampaui dirinya. Konsekuensinya, semakin banyak buruh menghasilkan, maka semakin besar pula kekuatan kapital yang berkembang diantara mereka. Semakin kaya menghasilkan semakin miskin para pekerja. Peningkatan jumlah produk yang dihasilkan secara langsung berimbas pada pengurangan nilai kemanusiaan itu sendiri. Secara terkhusus runutan dari proses alienasi yang dialami kaum buruh adalah pertama-tama buruh mencoba mengaktualisasi dirinya dengan bekerja, namun kaum pemilik modal (kaum kapitalis) tidak melihat melalui perspektif yang sama dengan kaum buruh sebaliknya mereka melihat proses kerja hanya sebatas proses produksi yang pada akhirnya akan mendatangkan keuntungan material. Dalam artian ini prinsip yang dijunjung adalah M-C-M (Money-Comodity-Money), artinya jelas bahwa buruh dipandang sebagai komoditas yang tenaga produksi dapat disubtitusikan dengan uang yang akan menghasilkan komoditi surplus value, masalah sesungguhnya muncul disini yakni di saat surplus value demi keuntungan ternyata didapat dari margin antara biaya produksi dan harga jual komoditas, konsekuensinya tenaga buruh sebagai salah satu variabel yang akan mempengaruhi margin nantinya ditekan habis-habisan atas nama keuntungan. Inilah eksploitasi kaum buruh, kaum buruh pada akhirnya tidak mampu melawan karena peralatan produksi dikuasai oleh pemilik modal.

Alienasi kaum buruh dari aktivitas keburuhan mereka

Marx melihat akar permasalahan pada aktivitas perburuhan itu sendiri. Bagaimana bisa para buruh terasing dari hasil produksinya jika mereka tidak mengalienasi dirinya sendiri dalam tiap – tiap aktivitas produksi mereka? Jika produk yang dihasilkan merupakan sebuah bentuk eksternalisasi, maka produksi itu sendiri harus juga merupakan tindakan yang eksternal, eksternalisasi aktivitas, aktivitas eksternal. Hal ini terlihat sebagai antisipasi pertama yang dilakukan oleh konsepsi materialisme sejarah Marx : hubungan antara sosial dan ekonomi selalu bergantung pada kekuatan produktif yang dihasilkan oleh pekerja, yang berarti tergantung pada performa para buruh. Tetapi bagi Marx, aktivitas alienasi juga mengacu pada kenyataan bahwa para buruh merupakan bukti dehumanisasi pekerja, bukan mengaktualisasikan kemanusiaan mereka tetapi malah menghalangi dan membelokkan aktualisasi tersebut. Kehidupan para buruh upah menjadi tanpa arti.

Alienasi dari individu akan esensi kemanusiaan mereka,

Kemungkinan objektif untuk sebuah kehidupan yang berarti bagi para pekerja, salah satunya ialah dengan menekankan kepada kemanusiaan mereka dengan cara mengkontribusikan kerja kepada kebutuhan manusia, bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri tetapi juga untuk kepentingan manusia bersama. Buruh yang teralienasi menjadi tidak berarti karena kesadaran mereka merupakan wujud dari bentuk keegoisan atas dasar kepuasan individual. Pekerjaan yang dilakukan para buruh hanyalah untuk menopang lingkaran absurd dari eksistensi mereka.

Alienasi dari seseorang terhadap orang lainnya.

Pada akhirnya, buruh yang teralienasi mengalienasikan dirinya sendiri dengan manusia lain, yaitu ketika buruh sebagai penghasil produk mengafirmasi kepemilikan akan produk tersebut kepada pembeli karena mereka sadar atau tidak mengakui bahwa ada suatu pihak yang lebih kuat dibandingkan dengan yang lainnya.

Jadi alienasi, seperti yang telah kita lihat dalam pengelompokan di atas memperlihatkannya sebagai suatu wujud dari hubungan primer manusia dengan lingkungan kesehariannya yang jauh dari kata sportif . Konsekuensi lanjutan yang dapat kita tarik dari penalaran singkat akannya adalah ternyata relasi sosial dalam dominasi kapitalisme telah membuat timbulnya rasa kesepian dalam kedirian kaum buruh. Tidak berhenti sampai disitu, kerja sebagai wujud aktualisasi yang telah direduksi menjadi masalah keuntungan belaka telah membuat makna kerja itu tidak lagi bermakna. Tentunya bagi kaum buruh, gaji rendah yang diterima kaum buruh sebagai upah kerjanya juga menekankan kembali bahwa apresiasi terhadap kerja menjadi rendah dan pekerjaan tampak seolah tidak lagi menjadi makna ekspresi kedirian kaum buruh, singkatnya ekspresi diri menjadi minor.

Akan tetapi, relasi sosial tidak hanya menyebabkan rasa pengasingan, kesepian, alienasi yang muncul dalam kesadaran kaum buruh  melainkan dengan berangkat dari rasa teralienasi akan membawa wacana pembebasan sebagai tata keniscayaannya. Inilah yang penulis analogikan sebagai reinkarnasi. Wacana pembebasan membawa individu dalam pelahiran kembali dirinya, rasa ingin terbebas dan lepas dari keterasingan akan kehidupan diri sendiri.

Memang untuk mereinkarnasi perlu mengalami kematian dimana pada kasus ini kapitalisme menjadi sebuah wujud kematian dalam kehidupan sosial yang terpenjarakan oleh alienasi, dengan perandaian kematian tersebut merupakan salah satu proses menuju suatu cita- cita akhir, kehidupan baru ; dilahirkan kembali yang walaupun terlempar kedunia dan tidak siap namun tetap dapat mengaktualisasi dan memiliki kedirian sebagai manusia.


[1] Lorenz bagus, Kamus filsafat.2005.Gramedia pustaka. Hlm 37

[2] Kedirian disini juga dalam pengartian bahwa apa yang kita pandang sebagai kedirian juga terbentuk atas unsur-unsur material

[3] Routledge Encyclopedia hlm 225



Membicarakan kebebasan berarti juga akan merujuk pada tema tanggung jawab, sekalipun dalam relasi tatanan yang berbeda – beda, karena berbeda dengan binatang, manusia menghayati hidupnya dalam rumusan adab yang selalu diperbaharui melalaui refleksi akal budi manusia. Setiap kita menyerukan kebebasan berarti secara otomatis kita juga harus memperhitungkan aspek-aspek tanggung jawab yang beredar di sekitarnya, entah sebagai konsekuensi ataupun terlibat dalam sinergi yang memberi pemaknaan, dan seperti pertanyaan dasar Emanuel Lebvinas dengan memiliih sikap bertanggung jawab atasnya ataupun tidak[1].  Dalam sejarah manusia dalam upaya reflektif sekaligus responsif atas munculnya permasalahan kebebasan dan tanggung jawab, muncul pulalah tema hukuman mati sekalipun tidak dimaksudkan penulis sebagai jawaban langsung, melainkan sesuatu yang sesuai pola pikir adab jaman. Namun begitu, permasalahan tentang ketegangan kebebasan dan dan tanggung jawab tidak lantas berakhir, sebaliknya kedua hal tersebut selalu berada dalam ketegangan. Berangkat dari situ pulalah tema hukuman mati sebagai jawaban kembali dipertanyakan, diuji kembali dalam peradaban sejauh mana ia mampu menjamin atau malah merusak tatanan adab sesungguhnya. Kiranya , pembahasan yang akan kita lalui mencoba mencari jawaban dengan refleksi dan analisis dalam dimensi etis.

Hukuman mati   didefinisikan sebagai hukuman kepada seseorang individu yang dinyatakan bersalah saat dihadapkan dengan hukum[2] ,  karena orang tersebut telah melakukan kesalahan yang dianggap mengancam atau bahkan sudah menghilangkan kebebasan manusia lain, dalam prakteknya di Indonesia hukuman mati juga diaktifkan apabila menyinggung UU narkotika, UU anti korupsi, UU terorisme,  dan pada akhirnya dengan berbagai alasan yang nanti akan kita bahas pada bab selanjutnya menjadikan kematian orang tersebut sebagai subtitusi tanggung jawab individu tersebut atas kesalahan yang telah ia lakukan. Namun refleksi adab selalu berjalan dan mengevaluasi, hukuman mati tidak lepas dari refleksi ini. Hukuman mati dengan kekompleksitasan tujuannya dikritik dengan menalarkan kelemahan-kelemahannya yang dinilai gagal menjamin kebebasan[3] namun membebankan tanggung jawab yang terlalu besar pada sang terdakwa hukuman mati, bahkan secara ekstrim dianggap membunuh kebebasan orang yang dihukum demi suatu tujuan yang belum dibuktikan pencapaiannya. Memang apabila membahas hukuman mati kita akan berhadapan dengan berbagai paradigma, namun pembahasan akan kita batasi pada kaitannya dengan konsep dan tanggung jawab, yang juga berarti akan menjadikan etika sebagai atap pemikiran dari analisis pembahasan dan sesuai judul analisis ini kita akan menyimpulkan dan memberi kesimpulan dengan sudut pandang etika. Dimana pada akhir analisis ini kita akan tiba kepada pertanyaan yang menjadi cirri khas etika sebagai ranting filsafat dalam cabang aksiologi yaitu penilaian tentang baik atau tidakah keberadaan hukuman mati atau eitiskah keberadaan hukuman mati dan etiskah penerapannya (dalam kaitannya dengan kebebasan dan tanggung jawab) ?

Hukuman Mati ; Jawaban atas Tuntutan Peradaban

Seperti yang telah diutarakan pada pendahuluan bahwa hukuman mati bukanlah suatu tata niscaya terberi melainkan hasil dari gerakan adab rasional yang mencoba menjawab pertanyaan menyangkut sejauh mana mengeksplorasi kebebasannya dan bagaimana ia harus bertanggung jawab atasnya,  menjadi kompleks karena kebebasan dan tanggung jawab yang menjadi masalah tidak hanya menyangkut relasi dua individu melainkan kepada individu-indidu lain, kepada masa yang akan datang, dan kalau boleh dikatakan kepada seluruh umat manusia yang tidak terbatas pada masa dan ruang saat kini tetapi juga pada masa yang akan dating. Jadi, apa yang kita sebut kebebasan itu kurang lebih juga mnyatakan diri dalam kebebasan fisik, kebebasan yuridis, kebebasan psikiologis, kebebasan moral, kebebasan eksistensial[4] yang pada akhirnya akan bersinergi dengan tanggung jawab.

Ancaman bagi kebebasan dan pentingnya tanggung jawab sudah disadari jauh bahkan sebelum tahun masehi dimulai, karena harus disadari bahwa konsekuensi dari keberadaan kebebasan sang individu mampu tidak sebatas tentang ketegangan  pilihan-pilihan bebas (free choice) yang bisa terkontradiksi antar individu, lebih daripada itu kebebasan mampu menghilangkan sang “empunya” kebebasan atau dengan kata lain bisa saja individu membunuh individu lain dengan memanfaatkan kebebasannya. Gerak peradaban pada zaman itu menuntun penjaminan kebebasan sekaligus tanggung jawab akannya dengan memunculkan hukum tentangnya, hukum yang juga memunculkan posibilitas hukuman mati sebagai turunannya seperti yang tergambarkan dengan cukup baik :”mata ganti mata, tangan ganti tangan”, inilah sinthesis hasil rumusan adab masa itu.

Tentu saja peradaban tidak pernah berhenti dalam usaha menciptakan tatanan yang “baik”, penjelasan lebih rinci tentang pemaknaan serta pergeserannya akan diotelusuri lebih lanjut dalam sub-bab berikut;

Evolusi pemaknaan

Sejatinya kebebasan dan tanggung jawab adalah nilai terbesar dalam hidup manusia, sebagai modus keutamaan dari tiap individu yang membuatnya menyandang eksistensi/keberadaan manusia seutuhnya. Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya bahwa perdaban perlahan menuju kesadaran akan kebutuhan penjaminan kebebasan.

Seperti yang telah diutarakan sebelumnya, peradaban sebelum masehi sudah mulai merefleksikan tentang kebebasan dan tanggung jawab, dimana kebebasan dipandang perlu dibatasi dan penekanan terhadap tanggung jawab sebagai konstruksi yang kongruen dengannya, pemaknaan tentangnya pun dimulai sebagai akibatnya. Sekalipun begitu, perumusan makna kebebasan tidaklah mudah. Pemunculan humuman mati juga tidak lain merupakan sebuah usaha dalam proses ini, dengan adanya hukuman mati ditujukan guna menjamin kebebasan dan tanggung jawab. Pemaknaan akan hukuman mati pun terus bergulir dan berubah, hukuman mati tidak lagi dimaknaui dalam penekanannya pada pembalasan dendam, agar si pelaku merasakan apa yang dirasakan sang korban dan melainkan oranglain yang mengetahuinya akan terberikan efek “penakutan” dimana ia tidak ingin menghilangkan kebebasan orang lain karena takut akan kehilangan kebebasannya (dihukum mati) sebagai tanggung jawab dirinya dan masyarakat. Inilah sintesa di awal kemunculan hukuman mati, sebuah rumusan yang memuat harapan agar dengannya (hukuman mati) individu akan paham akan kebebasannya lalu menghargai tanggung jawabnya secara mendalam . Pemaknaan nilai yang terkandung dalam pelaksanaan hukuman mati telah bergerak maju, berevolusi mulai sebagai kebebasan untuk memaksakan tanggung jawab kepada orang lain dengan kecendrungan pembalasan dendam menjadi suatu upaya yang menilai bahwa hukuman mati haruslah dimaknai sebagai simbolisasi keinginan individu-individu untuk selalu menghormati kebebasan serta tanggung jawabnya, inilah konsep hukuman mati yang kita hayati selama ini, sebuah sitesa yang telah terafirmasi oleh peradaban yang merindukan kebebasan sambil juga mengusung tanggung jawab.

Transformasi Hukuman Mati Kembali Menjadi Thesa

Sebuah sintesa tidaklah mutlak keberadaannya, dengan kritik komprehensif ia dapat kembali mewujud menjadi sebuah sintesa , kembali menjadi sebuah keraguan yang menjadikan jawaban sebagai tata keniscayaan serta pengharapannya. Begitu pula dalam pencarian kita dalam bahasa kebebasan, tanggung jawab yang dikaitkan dengan tema hukuman mati. Ternyata dalam penelusaran dunia kontemporer ini banyak yang memperdebatkan tentang keberadaan hukuman mati, bahkan dengan lantang menolaknya.

Penolakan hukuman mati biasanya berkutat seputar ketidak mampuan hukuman mati mencapai target keberadaannya, hukuman mati dianggap gagal menjalankan peranannya secara efektif untuk mewujud sebagai simbol tanggung jawab ekstrem yang menjamin sekaligus membatasi kebebasan. Kegagalan ini dicerminkan  dengan cukup sederhana namun menyakup tanpa mereduksi terlalu jauh melalui angka pembunuhan yang terus meningkat sedangkan hukuman mati telah dicanangkan[5] termasuk di Indonesia. Selain itu, tantangan bagi yang mengakibatkan keberadaannya harus kembali menjadi thesa adalah pandangan kritis yang menyatakan bahwa hukuman mati ternyata malah melanggar hakikat keberadaannya, penjaminan kebebasan dan penekanan tanggung jawab. Hukuman mati malah menimbul prasangka telah mereduksi definisi kebebasan dan tanggung jawab secara sangat sempit, sehingga pada akhirnya hukuman mati dinyatakan telah gagal dalam peradaban kontemporer ini.

Antithesa Sebagai Respon Kegagalan

Telah banyak diungkapkan pada bab sebelumya, bahwa ternyata hukuman mati yang tadinya adalah jawaban atas tuntutan jaman telah dianggap gagal. Dalam artian bahwa hukuman mati diragukan bahkan disanggah bahwa keberadaannya sebagai sebuah jawaban yang tepat. Berbagai argument dapat dilontarkan mengenainya, namun dalam pembahsan kali ini cukuplah analisis mengambil sudut pandang etis dalam kaitannya dengan kebebasan dan tanggung jawab. Bagaimana hukuman mati bisa dianggap sebagai sebuah kegagalan juga akan kita rumuskan dalam dimensi etis.

Jebakan Reduktivisme dan Arti Sebenarnya

Melaju lebih kritis tentang keberadaan hukuman mati maka kita akan menemukan suatu kegagalan, kegagalan yang selama ini tertutupi dengan anggapan bahwa seakan-akan efek dari pelaksanaan hukuman mati adalah “baik”, yang oleh Moore dikatakan sebagai kesalahan naturalism etis karena “baik” yang dibicarakan seakan-akan sudah jelas apa yang dimaksud dengannya[6] , kegagalan yang diidentifikasikan pada hukuman mati adalah adanya anggapan bahwa sebenarnya ada ketidaktepatan dalam mengartikan kebebasan dan tanggung jawab yang selama ini diusung sebagai tujuan akhir keberadaan hukuman mati, peradaban telah mereduksinya terlalu jauh dengan utopia sebagai pembenaran.

Apa yang penulis sebut sebagai hasil reduksi yang terlampau jauh adalah mengenai pendefinisian dari  tanggung jawab dan kebebasan itu sendiri, yang mana seakan-akan hanya memperhitungkan dan “membela” sang korban dan bahkan calon-calon korban tanpa melihat lebih jauh dalam tema kebebasan sang terhukum mati dan pada akhirnya  sebagai konsekuensi menimbulkan tangggung jawab yang terlampau berat pada sang terpidana mati. Pertanyaan akhirnya adalah sampai sejauh mana kebebasan asumsi terhadap masa yang akan datang dapat dipertanggung jawabkan karena bukankah biar bagaimanpun asumsi tetaplah asumsi belaka yang rancu akan pemasukan penilaian subjektifitas dan jangan-jangan kita bisa diidentifikasi sebagai peradaban yang menyatakan balas dendam dan bila sudah sampai pada tahap ini bagaimanakah tanggung jawab dapat dipertahankan?

Apa yang telah direduksi oleh pembenaran keberadaan hukuman mati tidak berhenti samppai disini, hukuman mati juga dianggap telah menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan yang tadinya mau dibela mealaluinya, hukuman  mati mampu menghilangkan kebebasan secara absolute dengan jalan mengirimkan individu yang dianggap bersalah menuju kematian. Konsekuensi logisnya adalah individu itu tidak akan punya kesempatan untuk memperbaiki diri beserta kesalahan yang Ia perbuat, sang terdakwa hukuman mati dengan kata lain dianggap tidak mampu memperbaiki kesalahannya dan kesalahannya sudah terlampau berat. kebebasan dirinya akan dihilangkan sebagai tanggung jawab.

Kesimpulan :

Kompromi Etis Sebagai Jawaban

Menilik lebih jauh apa yang telah kita bahas sebelumnya menampilkan suatu permasalahan dan persebatan atas hukuman mati dan pada akhirnya tentu saja analisi ini akan sia-sia tanpa memberikan jawaban dari runut logis yang telah kita susun sejalan dengan bab per bab tulisan ini tentu saja dengan tetap menetapkan susut pandang etika dalam kaitannya dengan kebebasan dan tanggung jawab dalam menilainya, kini setelah melewati beberapa bab dan sub-bab dalam analisis ini tibalah kita pada klesempatan itu.

Apa yang dapat kita simpulkan adalah bahwa hukuman mati memang dipercaya dapat menekankan kebebasan dan tanggung jawab dalam kaitannya dengan individu yang lain bahkan juga individu yang akan akan mengada di masa depan.  Jadi relasi antara hukuman mati dengan kebebasan dan tanggung jawab adalah saling menegaskan bahwa  individu tak dapat lepas dari keterbatasan kebebasannya akan batasan tanggung jawab yang ditekankan dengan kebebasan orang lain, meminjam pemikiran Sartre kiranya tepat rumusan ini ini dipersingkat dengan menyatakan bahwa  “in the look, we momentary lose our subjectivity and experienced ourselves as the object of another judgement”[7]. Hukuman mati merupakan bentuk dalam ekstrem dalam implikasi  praktis dalam pandangan Sartre tersebut, seorang individu memang memiliki kebebasan namun sekalipun begitu dengan keberadaan orang lain (yang menjadikan kita objeknya) kita dipaksa untuk menerima kehadirannya, lebih dari itu juga merelakan diri bertanggung jawab akan diri kita sebagai objeknya dan juga terhadapnya sebagai objek kita, serupa dengan hukuman mati yang hanya dapat tercipta saat kita dipaksa menerima orang lain beserta tanggung jawab dan kebebasan turunannya akan penilaian/pengadilan diri kita.

Memang seperti yang telah diutarakan sebelumnya bahwa fenomena hukuman mati memang adalah tuntutan akan suatu tata keniscayaan, namun begitu seiring perkembangan adab, diemukanlah beberapa hal yang dianggap mereduksi apa yang seharusnya, dan pada akhirnya memaksa kita merenung kembali tentang kebebasan dan tanggung jawab yang tersirat di dalamnya.

Pada akhirnya semua perenungan dan analis yang dijabarkan dalam pembahasan kali ini mengantar kita menuju sebuah kompromi, kompromi  yang dimaksud disini bukanlah kopromi tawar menawar seperti yang biasa yang kita lakukan di pasar tradisional ataupun “pasar” politik melainkan pemgharusan kembali hukuman mati yang dinilai gagal (hal 6) karena mereduksi terlalu jauh kepada dialog terbuka peradaban, yang tadinya telah mempostulatkannya sebagai sinthesa gerakan peradaban menjadi thesa kembali dan siap berkompromi dengan anti thesa sehingga memunculkan perumusan sinthesa baru seperti yang terwujud dalam pembahasan dan analisis ini, maka sinthesa yang dapat ditarik dari turunan logis pembahasan adalah hukuman mati bukanlah sebuah kelayakan etis kontemporer ini, hukuman mati membebankan tanggung jawab terlampau berat atas nama kebebasan yang belum berwujud dan sebaliknya malah menghilangkan kebebasan yang telah terwujud (dengan mengeksekusi individu terpidana mati). Jadi, hukuman mati tidaklah etis diterapkan pada peradaban kontemporer ini, tidak etis karena dalam level praktis tidak mampu menjamin keberhasilan tujuannya yaitu angka kriminalitas tidak menurun , tidak dapat lepas dari prasangka tendensi balas dendam, dan yang paling fatal adalah menghilangkan kebebasan sang indivdu untuk mempertanggungjawabkan kebebasannya dengan memaksa memberi kematian sebagai pilihan tunggal pertanggung-jawabannya.


[1] Franz Magnis Suseno, 12 tokoh Etika Abad ke-20, Kanisius, 2000,  hlm 87

[2] Hukum yang kita bicarakan tidak selalu dikaitkan dengan hukum positif di zaman kontemporer bisa juga hukum adat, dll, lebih lanjut akan diuraikan pada pembahasan.

[3] Kebebasan dalam artian luas

[4] K. Bertens, Etika, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1993, hlm 98

[5] Tercatat di tahun 2006 sebvanyak 68 negara masih menjalankan hukuman mati

[6] Franz Magnis Suseno, 12 tokoh Etika Abad ke-20, Kanisius, 2000,  hlm 14

[7] Jack Raynolds, Understanding Existensialism, UK,  Acumen Publishing Ltd, hlm 94